Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Sedikitnya lima pengurus Golkar Makassar resmi dipecat. Pemecatan ke lima kader Golkar Kota Makassar berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Surat pemecatan tersebut dibagi dalam dua SK. Yang pertama yakni SK dengan nomor 290/DPP/Golkar/IX/2013 pertanggal 6 September 2013 yang ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Golkar Theo L Sambuaga dan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham.

Dalam SK pertama empat orang yang dinyatakan dipecat sebagai kader dan pengurus Golkar yakni Indriana Parenrengi, Saharuddin Tadep, M Askar, dan Aminullah. Sementara SK kedua diterbitkan 6 September dengan nomor 291/DPP/Golkar/IX/2013.

SK kedua ini hanya mengeluarkan pemecatan untuk satu orang yakni Hendarsa.

Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham, yang dikonfirmasi melalui teleponnya, Jumat (13/9/2013) membenarkan adanya pemecatan tersebut.

Menurutnya siapapun kader partai berlambang pohon beringin tersebut yang melanggar aturan serta melawan keputusan partai juga akan mengalami hal yang serupa.

"Kami mendapatkan laporan yang konkrit lengkap dengan bukti-bukti yang ada bahwa lima orang ini melakukan pengkhianatan pada partai di Pilwali Makassar," katanya.

Ia juga mengingatkan pada kader Golkar yang selama ini disebut-sebut tak loyal dan melawan keputusan partai agar kembali mematuhi keputusan partai sebelum ditindak karena adanya bukti yang ada.

"Seluruh pengurus Golkar masih terus menginventarisir kader dan pengurus yang dianggap melawan. Jika buktinya ada, maka akan diproses sesuai aturan partai," ujarnya.

Dia menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan kelima kader tersebut yakni terbukti mendukung kandidat tertentu di Pilkada Makassar.

"Jadi keputusan ini resmi tanpa ada tendensi apapun. Semuanya terekam berdasarkan bukti-bukti yang kita pegang," terang mantan Legislator DPR RI tersebut.

Ketua Harian Golkar Makassar Haris Yasin Limpo, membenarkan adanya pemecatan tersebut.

"Berdasarkan SK yang kita terima, kelimanya langsung dipecat berdasarkan pelanggaran yang dilakukan," katanya.

Selain kelima kader tersebut menurutnya, beberapa kader dan pengurus Golkar Makassar masuk dalam zona merah lantaran dianggap membangkan melawan keputusan partai.

Bahkan ada beberapa legislator disebut-sebut melawan keputusan DPP mengusung Supomo Guntur-Kadir Halid.

"Namun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena masih memerlukan bukti yang kuat terkait pelanggaran yang dilakukan," terang Haris YL yang juga legislator DPRD Kota Makassar. (Rud)