TRIBUNNEWS.COM, TAMBOLAKA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) memastikan menggelar ulang rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dan penetapan Bupati-Wakil Bupati SBD terpilih periode 2013-2018.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara anggota DPRD dengan perwakilan Forum Peduli Demokrasi yang Jujur dan Adil di Gedung DPRD SBD, Senin (23/9/2013) siang.

Pertemuan dipimpin Ketua DPRD SBD Yoseph Malo Lende, dihadiri sejumlah anggota Dewan, Ketua dan anggota KPUD SBD, Yohanes Bili Kii dan Marinus Bilya, serta Ketua Panswalu SBD, Moses Gedha Bokol. Hadir juga Kapolres Sumba Barat, AKBP M. Ishaq Said.

"KPUD menyanggupi menggelar ulang rapat pleno pada Kamis (26/9/2013)," kata Malo Lende.

Ketua KPUD SBD, Yohanes Bili Kii, membenarkan pihaknya akan menggelar ulang rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati-Wakil Bupati SBD. Menurut dia, regulasi memberi peluang dilakukannya rapat pleno ulang.

Sebelum berdialog, sekitar 1.500 lebih warga yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi yang Jujur dan Adil mengepung Gedung DPRD SBD. Warga berasal dari Wewewa dan Kodi.

Mereka tiba di halaman gedung DPRD SBD pukul 12.00 Wita, menggunakan truk dan sepeda motor. Aksi dikoordinir Agus Golawola. Mereka membentangkan spanduk dan poster, di antaranya bertuliskan: DPRD Jangan Biarkan Rakyat Kecil Ketakutan dalam Ketidakadilan dan Intimidasi yang Terjadi di Tanah Marapu; Pemegang Kedaulatan Tertinggi adalah Rakyat. Bukan KPUD, Bukan MK. Kembalikan Suara Rakyat Kepada Paket KONco OLE ATE; DPRD SBD Desak KPUD Segera Membuat Keputusan tentang Penetapan Paket KONco OLE ATE sebagai Pemenang Pilkada SBD Berdasarkan Hasil Hitung Ulang di Polres Sumba Barat; Kami Masyarakat Kecil Meminta Adili Pelaku-Pelaku Perampok Suara Rakyat SBD Demi Keadilan dan Kebenaran.

Forum Peduli Demokrasi yang Jujur dan Adil menyampaikan tuntutannya menolak keputusan KPUD SBD tentang rekapitulasi perolehan suara pasangan calon serta menolak keputusan KPUD SBD mengenai penetapan bupati dan wakil bupati terpilih SBD periode 2013-2018 yang dibuat dalam rapat pleno, 10 Agustus 2013 lalu.

Selain itu, menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat SBD.

"Telah terjadi perampokan, pencurian dan penggelapan kemenangan paket KONco OLE ATE," teriak seorang orator.

Menurut Forum Peduli Demokrasi yang Adil dan Jujur, keputusan KPUD dan MK bertentangan dengan fakta hasil penghitungan ulang yang dilakukan Polres Sumba Barat pada tanggal 12 September 2013. Mereka mendesak DPRD SBD menggelar rapat untuk menyikapi aspirasi masyarakat.

"Jika dalam waktu dua hari tidak ditindaklanjuti, kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak," teriak Agus Golawolu.

Forum Peduli Demokrasi yang Adil dan Jujur juga mendesak DPRD memanggil KPUD SBD mengklarifikasi kekisruhan Pemilukada. Selain itu, meminta DPRD mendesak KPUD untuk mengubah keputusannya dan melahirkan keputusan baru tentang rekapitulasi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan mengacu pada data hasil penghitungan ulang untuk Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah yang dilakukan di Polres Sumba Barat.

Ketika masih di halaman Gedung DPRD, Ketua DPRD SBD, Yoseph Malo Lende, yang menemui massa secara tegas mengatakan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Aksi berakhir pukul 15.15 Wita. Massa pun membubarkan diri. Selama aksi berlangsung, massa dikawal anggota polisi dan Brimob.