TRIBUNNEWS.COM, PADALARANG - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengusulkan pembuatan regulasi untuk membatasi keberadaan minimarket atau pasar modern di wilayahnya.

Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna mengatakan, regulasi seperti itu penting diterbitkan karena minmarket di daerah tersebut sudah terlampau banyak.

"Jumlah minimarket di KBB sudah tidak terkendali. Ini harus dibatasi, ke depan tidak boleh ada lagi minimarket baru di KBB," ujar Aa Umbara Sutisna saat ditemui di Gedung DPRD KBB, Selasa (1/10/2013).

Menurutnya, minimarket yang jumlahnya saat ini sudah mencapai ratusan sudah terlalu banyak jika dibandingkan dengan luas wilayah KBB yang memiliki 16 kecamatan. Minimarket tersebut tidak hanya berdiri di wilayah perkotaan bahkan sudah merambah ke pedesaan dan perkampungan.

Ia menyebut hampir di setiap desa di 16 kecamatan saat ini telah berdiri minimarket. "Bahkan ada yang tiga sampai empat minimarket yang berdiri di satu desa. Ini keterlaluan," kata politisi PDIP itu dengan nada serius.

Ia menjelaskan, kalau perkembangan minimarket terus dibiarkan, cepat atau lambat keberadaan pedagang-pedagang kecil terutama di daerah pedesaan tergerus dan akhirnya mati. Sebabnya, konsumen akan lebih memilih berbelanja ke minimarket dibanding ke warung-warung kecil.

Selain akan segera membentuk sebuah panitia khusus (pansus) untuk membuat regulasi yang membatasi jumlah minimarket di KBB, Ketua DPRD juga meminta agar dinas-dinas terkait terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB agar betul-betul mengawasi pertumbuhan minimarket di KBB.

Kepala Disperindag Koperasi dan UMKM KBB, Weti Lembanawati, mengakui jika pihaknya masih belum maksimal dalam menegakkan perda tentang pasar modern tersebut sehingga pada akhirnya memang banyak minimarket ilegal yang bermunculan. Namun ia mengaku selama menjabat sebagai Kepala Disperindag, pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi bagi minimarket baru di KBB. (zam)