Laporan Wartawan Pos Kupang, Fredy Bau

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tidak mengetahui hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) SBD tanggal 10 Agustus 2013 yang menetapkan Paket Markus Dairo Talu-Dara Tanggu (MDT-DT) sebagai pemenang Pilkada SBD. Pasalnya penetapan itu tidak pernah tercatat secara administrasi di DPRD untuk kemudian diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur NTT.

DPRD SBD hanya mengakui hasil pleno ulang KPUD SBD yang dilakukan tanggal 26 September 2013 setelah pihak Polres Sumba Barat membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang terhadap dua kecamatan bermasalah, yakni
Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat.

Hasil pleno ini berbeda dengan pleno sebelumnya, yakni membatalkan paket MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dan menetapkan paket Konco Ole Ate (dr. Kornelius Kodi Mete-Drs Daud Lende Umbu Moto) sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Hasil pleno ini bahkan mementahkan putusan Mahkamah konstitusi (MK) yang sudah final dan mengikat sebagai pengadilan sengketa hasil pemilukada yang pertama dan terakhir.

Hasil pleno ulang tanggal 26 September 2013 inilah yang menurut Ketua DPRD SBD, Yoseph Malo Lende, tercacat secara resmi di lembaga DPRD sehingga Selasa (1/10/2013) diserahkan kepada Gubernur NTT melalui Asisten I Setda NTT, Johanna Lisapaly, untuk diteruskan kepada Mendagri.

Pantauan Pos Kupang (Tribunnews.com Network), Selasa (1/10/2013), sekitar pukul 13.00 Wita rombongan DPRD SBD yang dipimpin Ketua DPRD SBD menemui Asisten I Setda NTT di ruangan kerjanya menyerahkan usulan pelantikan Paket KONco
OLE ATE.

Acara penyerahan berkas usulan yang berlangsung sekitar 30 menit ini tidak diperkenankan diliput langsung oleh wartawan. Wartawan hanya diizinkan memotret sebelum acara dimulai.

Ketua DPRD SBD, Yoseph Malo Lende, kepada wartawan usai penyerahan berkas usulan pelantikan Bupati-Wakil Bupati SBD di ruangan Asisten I, sempat menolak memberikan keterangan dan meminta wartawan meminta penjelasan dari
Asisten I.

Tetapi, karena didesak akhirnya Malo Lende menjelaskan bahwa yang diusulkan oleh DPRD SBD untuk dilantik adalah Paket KONco OLE ATE berdasarkan hasil pleno ulang KPU SBD, 26 September 2013 lalu.

"Tiga hari yang lalu, KPU menyerahkan kepada DPRD lalu DPRD dengan kewenangannya meneruskan usulan itu kepada Mendagri melalui gubernur. Yang diserahkan adalah hasil pleno KPU SBD kedua, tanggal 26 September. Itu yang masuk
dalam registrasi DPRD SBD karena secara kelembagaan, ini yang kami tahu. Yang pertama (pleno KPU SBD tanggal 10 Agustus 2013--Red) tidak ada secara administrasi," ujar Malo Lende, diamini anggota DPRD SBD lainnya.

Menurut Malo Lende, meski sudah ada putusan MK dan aturan lain, namun DPRD SBD melihat fakta di lapangan serta menjalankan mekanisme yang ada di lembaga itu.

"Ini mekanisme yang kami jalankan. Kita tidak sangkut paut dengan pleno apapun di KPU SBD tapi sesuai tupoksi kami, hanya meneruskan," tegasnya.

Asisten I Setda NTT, Johanna Lisapaly, yang dikonfirmasi usai acara penyerahan itu enggan menjelaskan lebih jauh. Dia mengatakan, pihaknya hanya menerima berkas itu dan akan meneruskannya kepada gubernur karena saat ini gubernur sedang berada di luar daerah.

"Saya tidak berani buka (berkas usulan) karena ini akan diteruskan kepada gubernur," katanya sambil membenarkan bahwa yang berkas yang diserahkan adalah usulan pelantikan Paket KONco OLE ATE. Ditanya soal berkas usulan sebelumnya agar paket MDT-DT yang dilantik, Lisapaly mengaku tidak mengetahuinya.