Warga Kodi Menari Ronggeng Rayakan Penangkapan Akil Mochtar

Laporan Wartawan Pos Kupang, Alfons Nedabang

TRIBUNNEWS.COM, TAMBOLAKA--Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mocthar, disambut sukacita oleh warga Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Warga berkumpul dan menari ronggeng diiringi gong dan gendang.

Warga dari berbagai desa berkumpul di halaman rumah Wilhelmus Wora Kaka di Kampung Homi Bela, Desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Jumat (4/10/2013) sore. Beberapa di antara mereka memukul alat musik, seperti gong dan gendang untuk mengiringi warga lainnya beronggeng ria.

Bersamaan dengan itu, terdengar pekikan khas orang Sumba, payao oleh perempuan dan pakalaka oleh laki-laki. Mereka bersahut-sahutan, membuat suasana ramai.

Tidak jauh dari kelompok penari, beberapa warga berdiri sambil membentangkan poster dari kertas manila putih tertera tulisan: Usut Tuntas Kasus Suap Ketua MK. Tangkap Kroni-Kroninya Juga; Hai Akil Mochtar, Kenapa Kau Tidak Buka 144 Kotak Suara. Itu Bukan Peti Mayat. Peti Itu Peti Suara Rakyat SBD; Gantung Akil Moctar; MK = Mahkamah Korupsi.

Agustinus W Kaka, tokoh masyarakat Mangganipi selaku koordinator mengatakan, apa yang terjadi ini merupakan reaksi spontan warga setelah mendapat kabar bahwa yang mulia Ketua MK, Akil Mocthar, ditangkap KPK.

Agustinus menganggap Akil Mocthar sebagai biang kerusuhan di SBD karena sebagai ketua majelis hakim yang mengadili sengketa hasil pemilukada SBD sangat tidak bersikap adil.

"Keputusannya yang dibuat sangat melukai hati rakyat SBD yang jelas-jelas memilih Paket KONco OLE ATE tapi dia membalikkan fakta. Yang membuat kami tidak terima, kenapa kotak suara tidak dibuka MK, padahal yang minta kotak suara dibawa itu MK. Ada apa ini? Dengan ditangkapnya Akil Mocthar terkait suap, menguatkan kecurigaan warga SBD bahwa putusan sengketa pemilukada SBD juga diwarnai kecurangan. Diwarnai suap menyuap," kata  Agustinus.

Menurut dia, Akil Mocthar pantas dihukum mati. Ia juga mengatakan, warga SBD mendukung KPK mengusut tuntas kasus suap pemilukada. "Akil Mocthar menjadikan final dan mengikat sebagai tameng untuk memeras. KPK harus usut tuntas kasus Pilkada SBD," teriak Agustinus. *