Laporan wartawan Tribun Jateng, Raka F Pujangga

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan untuk melakukan penghapusan 'amplop' bagi wartawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selama ini, 'amplop' bagi wartawan setiap tahunnya dianggarkan melalui Biro Humas Setda Jawa Tengah.

"Lebih baik amplop buat wartawan itu dihapuskan saja. Jadi kedekatan saya dengan wartawan itu jangan diukur dari amplopnya," kata dia kepada Tribun Jateng, baru-baru ini.

Ganjar mengharapkan, kedekatan hubungannya dengan wartawan karena dilandasi persahabatan. "Kalau misalnya teman-teman wartawan ada yang sakit saya diundang, dulu waktu di Komisi II DPR RI saya juga mengajak anggota dewan lain menjenguk. Atau saya diundang ke acara pernikahan teman-teman wartawan saya juga mau hadir," kata dia.

Ganjar menyarankan, 'amplop' bagi wartawan itu lebih baik dialihkan untuk kegiatan yang lebih positif. Misalnya, lomba karya jurnalistik.

"Jadi setiap wartawan juga saling berkompetisi memberikan karyanya masing-masing. Hadiahnya juga kita buat yang lebih menarik, sepeda motor atau kamera seri terbaru," katanya.

Kepala Biro Humas Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Jateng, Agus Utomo mengatakan, tidak ada 'amplop' bagi wartawan. Namun, dia mengakui masih ada alokasi anggaran untuk uang ganti transportasi wartawan.

Agus mengaku, tidak setuju dengan rencana Ganjar Pranowo untuk melakukan penghapusan uang bagi wartawan.

"Uang itu kan sebagai pengganti transportasi wartawan. Jadi kalau kita yang mengundang ke sebuah acara, sudah seharusnya kita memberikan uang ganti transportasi," katanya.

Secara keseluruhan, rencananya anggaran Biro Humas Setda Jateng bakal naik sebesar Rp 500 jutaan pada 2014. Dari semula anggaran belanja sebesar Rp 12,185 miliar pada 2013, diusulkan naik menjadi Rp 12,773 miliar pada 2014 mendatang.

"Saya tidak hafal jumlah alokasi anggaran untuk uang transportasinya saja. Saya hanya hafal seluruhnya Rp 12,185 miliar pada tahun ini," kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Jateng pengelolaan amplop bagi wartawan di Humas Setda Jateng tidak transparan. Wartawan diberi uang Rp 150 ribu sekali liputan dan tandatangan kwitansi kosong.

"Iya saya pernah ngambil uang amplop dari humas, tiga kali liputan langsung dapat Rp 450 ribu. Tapi jumlah nominalnya tidak ada, jadi cuma tandatangan di kwitansi kosong," kata wartawan Pemprov Jateng yang enggan disebutkan namanya.

Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Rofiudin, setuju terhadap sikap Ganjar Pranowo yang berencana bakal menghapuskan amplop bagi wartawan.

"Saya setuju sekali kalau amplop. Bagi wartawan itu dihapuskan. Karena amplop itu sudah seperti candu bagi wartawan," kata dia.

Dia hanya mengkhawatirkan, bakal banyak wartawan yang mengharapkan amplop saat meliput sebuah acara. "Lalu khawatirnya wartawan meninggalkan liputan yang sebenarnya penting, hanya karena tidak ada amplopnya," kata dia.

Wartawan itu memiliki tiga kategori, ada wartawan yang benar-benar tidak mau, ada yang dikasih tidak masalah tidak diberi juga tidak menyoalkannya, dan ada yang memancing narasumber untuk memberi.

"Paling banyak memang kategori wartawan yang di tengah-tengah. Kondisi ini jangan menyalahkan sisi wartawannya. Namun, juga sisi narasumber yang memberinya," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Jayanto Arus Adi, menilai paradigma Kepala Biro Humas Setda Jateng, Agus Utomo keliru untuk memberikan uang transportasi kepada wartawan.

"Itu paradigma yang keliru kalau memberikan uang kepada wartawan sebagai ganti transport. Mereka (Humas-red) melakukan itu karena ada maksudnya," jelas dia.

Dia mengatakan, budaya memberikan amplop di lingkungan Pemprov Jateng itu dinilai tidak sehat.

"Ganjar perlu membenahi dulu SKPD di lingkup Pemprov Jateng. Karena sampai sekarang juga masih banyak wartawan tanpa surat kabar," kata dia.

Hal itu, kata dia, menjadi bagian dari langkah PWI Jateng untuk melakukan akreditasi kepada wartawan. Agar, selanjutnya wartawan tanpa surat kabar itu bisa terkikis. "Wartawan di Jawa Tengah yang sudah terakreditasi belum sampai 50 persen.

Dari 700 anggota PWI, hanya sekitar 250-an anggota yang terakreditasi. Taargetnya 2016, semua anggota PWI sudah terakreditasi," kata dia. (*)