Laporan Wartawan Pos Kupang, Julianus Akoit

TRIBUNNEWS.COM, OELAMASI - Pengerjaan 157 proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kupang tahun 2013 terbengkalai. Hingga Oktober 2013 ini, pengerjaan proyek senilai Rp 172 miliar itu baru mencapai 60 persen dari
target 72 persen.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kupang, Marthen Rahakhbauw, S.Pi, M.Si, Rabu (16/10/2013). Ditemui di sela acara Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia di Naibonat, Marthen mengakui, dari 157 proyek tersebut, 35 paket proyek di antaranya masih dalam proses lelang. Padahal sisa waktu efektif hanya 60 hari ke depan. Sebab pada tanggal 15 Desember 2013, semua kegiatan fisik proyek sudah harus berakhir.

Ditanya tentang faktor penyebabnya, Marthen menyebut dua hal. Pertama, masa transisi ke metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). Banyak kontraktor dan panitia masih gagap teknologi (gaptek) ketika proses lelang harus menggunakan internet dan perangkat komputer.

"Hal ini memakan waktu bertele-tele. Masih harus dilakukan adaptasi atau penyesuaian dari cara manual ke metode elektronik," ujarnya.

Kedua, panitia diwajibkan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Tanpa sertifikat ini, tidak bisa ditunjuk siapa panitia lelangnya. Ada pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah mengantongi sertifikat itu, namun menolak jadi anggota panitia karena terjepit batas waktu (deadline). Solusinya, kata Marthen, harus dilakukan percepatan dan
terobosan agar proses tender dan realisasi fisik maupun keuangan bisa mencapai target bahkan bisa selesai tepat waktu.

Tentang ancaman sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kupang yang menolak menggelar sidang paripurna perubahan APBD Kabupaten Kupang Tahun 2013 terkait realisasi fisik ratusan proyek yang belum mencapai target, Marthen mengimbau
agar masalah itu jangan dilihat dari satu sisi saja.

"Mari kita bicara, mari kita berkomunikasi dan berkoordinasi. Kita berharap masalahnya dapat diselesaikan setelah kita melihat fakta dan latar belakang kenapa realisasi fisik sejumlah proyek terbengkalai. Kalau sudah sepaham saya yakin sidang perubahan anggaran bisa digelar," katanya.

Sebelumnya, Sekda Kabupaten Kupang, Drs. Hendrikus Paut, M.Pd, dalam rapat evaluasi APBD Kabupaten Kupang 2013, yang digelar pekan lalu mengaku sangat kecewa sebab realisasi 157 paket proyek senilai Rp 172 miliar belum
mencapai target. Bahkan 35 paket proyek yang belum menjalani proses lelang atau tender.

"Para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini kerja apa saja? Kita punya waktu efektif tinggal dua bulan saja. Tapi serapan dana APBD 2013 baru 64 persen. Proyek-proyek pun banyak yang belum ditender," kata Paut, saat ditemui di Kantor Bupati Kupang, Jumat (4/10/2013).

Paut mendesak agar para SKPD segera melakukan percepatan dan terobosan agar realisasi fisik proyek bisa secepatnya rampung dengan begitu serapan dana APBD 2013 bisa mendekati target.

Dua anggota DPRD Kabupaten Kupang, Agus Tanau dan Robby Manoh, dihubungi terpisah pekan lalu, membenarkan ada ratusan proyek pengadaan barang dan jasa yang belum direalisasikan. Padahal tahun anggaran 2013 akan berakhir dua bulan ke depan.

"Kita tidak bisa berbohong. Memang nyata kok, realisasi fisik sejumlah proyek belum mencapai target. Bahkan ada puluhan paket proyek baru dalam proses tender," kata Tanau di gedung DPRD Kabupaten Kupang.

"Itu karena banyak pejabat di Pemkab Kupang sibuk bermain politik saat pilkada bulan September lalu. Akibatnya banyak pekerjaan terbengkalai," kata Manoh.