Laporan Wartawan Surya Mujib Anwar

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - "Sehari saja kawan kalau kita mogok kerja dan menyanyi dalam satu barisan. Sehari saja kawan, kapitalis pasti kelabakan!"

Penggalan puisi Wiji Thukul di era 1990-an itu, tampak bisa mengiaskan situasi yang terjadi di jaman kiwari, setidaknya di Provinsi Jawa Timur.

Itu terkait rencana sekitar 500 ribu buruh dari berbagai elemen di Jatim mengikuti mogok kerja nasional (Monas) selama enam hari, mulai 28 Oktober hingga 2 November 2013. Rencana monas tersebut, dipastikan akan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.

Kekhawatiran tersebut, diakui oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretaris Provinsi Jatim Hadi Prasetyo. Ia mengatakan, kalau aksi monas benar-benar dilakukan, maka kerugian yang akan ditanggung mencapai triliunan rupiah.

Hadi lantas menghitung, dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada tahun 2012 lalu mencapai Rp 1.000 triliun, maka perputaran uang dari produksi langsung, jasa, dan lain sebagai di Jatim mencapai Rp 3 triliun per hari.

Nah, kalau mogok nasional oleh para buruh dilakukan selama enam hari, maka kerugian dari produksi langsung bisa mencapai Rp 18 triliun.

"Itu baru dampak terhadap produksi langsung, belum dampak ikutannya, pasti kerugian yang ditanggung akan jauh lebih besar," tegas Hadi, kepada Surya, Jumat (25/10/2013).

Kondisi tersebut, kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim ini, akan berdampak pada minusnya PDRD Jatim pada akhir tahun 2013 yang ditargetkan sebesar Rp 1.200 triliun. "Konsekuensinya pertumbuhan ekonomi bisa turun," jelasnya.

Kalau tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai  7,24 persen, pada tahun 2013 terjadi trend menurun. Triwulan I pertumbuhan ekonomi tercatat 6,62 persen, triwulan II 6,97 persen, dan pada triwulan III ini diperkirakan mencapai 7,09 persen. Ini berarti, hingga triwulan III pertumbuhan ekonomi Jatim hanya sekitar 6,89 persen.

Hal terpenting lainnya, lanjut Hadi, mogok nasional buruh yang berlangsung terus menerus juga dapat berakibat pada hengkangnya pengusaha ke luar negeri. Jika ini terjadi, kerugian yang ditanggung pemerintah pasti akan lebih besar lagi.

"Padahal untuk membalikkan agar mereka mau menanamkan investasinya kembali butuh waktu lama," imbuhnya.