80 Desa di DIY Masuk Kawasan Rawan Pangan
Sebanyak 80 desa yang tersebar di empat kabupaten di DIY rawan pangan.
Editor: Budi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Sebanyak 80 desa yang tersebar di empat kabupaten di DIY rawan pangan. Demi mengatasi kondisi tersebut, Pemda DIY terus melakukan berbagai kebijakan, di antaranya melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan.
Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Syam Arjayanti, mengatakan, desa rawan pangan tersebar di empat kabupaten masing-masing di Sleman (12 desa), Gunungkidul (24 desa), Kulonprogo (34 desa), dan Bantul (10 desa).
Desa-desa yang masuk kategori rawan pangan itu dilihat tidak hanya dari ketersediaan pangannya namun juga terkait kecukupan gizi, dan kemiskinan.
"Dari indikator ini memang 80 persen penyebabnya karena kemiskinan," ujar Syam, Rabu (30/10), di Yogyakarta.
Untuk mengentaskan desa-desa rawan pangan tersebut, katanya, Pemda melaksanakan sejumlah program. "Pemberdayaan desa mandiri pangan sudah ada di 71 desa, pada 2013. Arah desa mandiri pangan ini kami fasilitasi untuk meningkatkan potensi pangan yang ada di desa tersebut," ujar Syam.
Salah satunya, kata dia, melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), semisal yang dijalankan dua desa yakni Ngawu dan Candirejo. Di sana, kata dia, potensi ketela cukup besar. Masyarakat di desa ini difasilitasi dan diberi pelatihan supaya mengolah ketela menjadi makanan jenis lain sebagai contoh, ketela dibuat sebagai bahan baku mi.
"Mereka memproduksi mi dari ketela sebagai pengganti beras sehingga mereka tidak bergantung ketersediaan beras," beber Syam.
Selain diversifikasi pangan, di desa rawan pangan juga dibentuk lembaga akses pangan sebagai solusi hambatan distribusi pangan yang menjadi pemicu desa menjadi rawan pangan. Sulitnya akses menuju desa tersebut, menjadi masalah dalam distribusi pangan sehingga masyarakat susah menjangkau pangan.
Menurut Syam, di desa-desa rawan pangan itu dibentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka bertugas kulakan bahan-bahan pangan dari luar untuk masyarakat setempat. "Sehingga harganya jauh lebih murah ketimbang masyarakat membeli sendiri-sendiri ke luar daerah," ucapnya. (evn)
