Bulan Depan, Ribuan Rumah Kumuh di Bandung Diperbaiki
Mulai 14 Desember mendatang, akan ada bedah rumah terhadap 1.500 rumah kumuh
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Mulai 14 Desember mendatang, akan ada bedah rumah terhadap 1.500 rumah kumuh. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).
"Bedah rumah merata di seluruh kecamatan di Kota Bandung. Anggaran sebagian dari Pemkot, sebagian dari Kemenpera," ujar Ridwan usai pertemuan dengan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera, Agus Sumagiarto, di Balai Kota Bandung, Kamis (14/11).
Ridwan mengatakan karena dirinya cukup dekat dengan Menpera sebelum menjadi wali kota, ia meminta anggaran agak lebih banyak untuk Kota Bandung.
"Kami juga meminta perbanyak MCK (Mandi, Cuci, Kakus. Kemudian kami punya rencana aset-aset Kota Bandung diperbanyak untuk rumah susun. Itu upaya kami untuk percepatan lima tahun ke depan," katanya.
Rumah yang akan dibedah, tentunya rumah golongan miskin. "Ada verifikasi dari kewilayahan, menentukan mana yang akan direnovasi. Ada standar rumah minimal, contohnya lantai tidak boleh dari tanah, dinding tidak dari bilik dan sebagainya," tutur Ridwan.
Agus mengatakan program ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penataan perumahan dan permukiman. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, diamanatkan ada sinergi pusat dan daerah. Walaupun mengenai penanganan rumah, melihat PP Nomor 38, ada kewajiban daerah di sana.
"Tapi pemerintah pusat tidak bisa lepas begitu saja, karena lihat kemampuan masing- masing daerah. Khusus Bandung, akan masuk dalam penanganan kawasan kumuh dan akan masuk bedah rumah melalui swadaya. Kami juga sepakati, ada konsolidasi tanah untuk bangunkan rusun dengan pemerintah daerah," tutur Agus.
Mengenai aset tanah rusunawa di Kota Bandung yang sebagian masih dimiliki pemerintah pusat, Agus mengatakan sedang dalam proses serah terima kepada pemerintah daerah.
"Masalahnya sekarang, kami sudah bangun rusun, tapi kan harus dihuni. Kalau sudah dihuni, harus ada yang kelola. Maka ini tolong pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi rusun juga membentuk badan pengelolanya," ujar Agus. (bb)
