TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Untuk mencegah masuknya pedagang kaki lima (PKL) ke halaman Masjid Raya Provinsi Jabar atau Alun-alun, Pemkot Bandung akan memasang pagar seng di seputar kawasan itu.

Kebijakan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara Pemkot Bandung dan Dewan Keluarga Masjid (DKM).

"Pemkot sudah koordinasi dengan Ketua DKM Masjid Raya dan berencana memagari halaman masjid dengan seng. Tujuannya agar PKL tidak berjualan," ujar Ketua Satgasus Penataan PKL Kota Bandung, Oded M Danial, di Plaza Balai Kota, Jalan Wastukencana, Kamis (14/11).

Menurut Oded, yang juga Wakil Wali Kota Bandung, upaya tersebut harus diimbangi oleh kinerja aparat Satpol PP selaku aparat penegak peraturan daerah.

"Di setiap rapat, selalu mengingatkan kinerja dan wibawa aparatur. Saya sih berharap Satpol PP ini akan menjadi pasukan elite sehingga penertiban di Bandung bisa lebih baik," kata Oded.

Menurut pantauan di lokasi, sejumlah PKL masih menggelar dagangannya di halaman Masjid Raya. Para pedagang enggan direlokasi karena khawatir tidak laku. Oded meminta masyarakat bersabar soal permasalahan PKL. Saat ini, tim sedang merampungkan pelaporan proses validasi data PKL. "Jika sudah selesai validasi data PKL, pasti segera ada tindakan eksekusi," ujar Oded.

Menurut Oded, Pemkot Bandung telah menyiapkan tempat penampungan pedagang sementara (TPPS) di Pasar Gedebage sebagai tempat relokasi PKL tujuh titik.
Oded menegaskan, Pemkot tidak pernah melarang seseorang untuk berjualan selama tidak melanggar hak orang lain. "Saya mengimbau PKL bisa berkoordinasi dengan Pemkot agar berjualan di Gedebage. Yakinlah, rezeki tidak akan tertukar," ujar Oded.

Di tempat berbeda, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berjanji akan mengecek tempat hiburan yang diduga menampilkan tarian bugil. "Saya akan terjunkan staf untuk mengecek ke lokasi. Jika terbukti, pasti ada tindakan," ujar Emil ketika diminta tanggapannya tentang tempat hiburan yang diduga menampilkan tarian erotis.

Menurut Emil, striptease (tarian bugil) tidak hanya melanggar perda, tapi juga melanggar norma kehidupan. Ia berterima kasih atas informasinya karena tanpa ada laporan dari masyarakat ia tidak bisa memantau secara detail semua tempat hiburan.
Mengenai surat yang dilayangkan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) soal permintaan penutupan tempat hiburan di kawasan Pasirkaliki, Emil mengaku belum masuk ke mejanya.

"Surat dari PPP belum ada di meja. Saya akan cek di staf jika memang sudah dikirim," ujar Emil.

Saat bersilaturahmi dengan kader KB se-Kota Bandung, Emil mengajak segenap anggota Forum Pos KB menjadi garda terdepan pelopor program KB. "Anggota Forum Pos KB yang tersebar di setiap RT diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga kecil sejahtera sebagai sikap hidup bangsa Indonesia," ujar Emil.

Menurut Emil, jumlah anggota Pos KB secara kuantitas cukup memadai, tapi lebih penting peran dan fungsinya, seperti penyuluhan, konseling, hingga pelayanan KB harus terus ditingkatkan. (tsm)