Pejabat Saling Lempar Soal Pemotongan Dana PAUD
Pejabat di Dinas Pendidikan dan Olahraga Palembang melempar tanggung jawab terkait dengan pemotongan
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG -- Pejabat di Dinas Pendidikan dan Olahraga Palembang melempar tanggung jawab terkait dengan pemotongan dana operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Dikonfirmasi, Jumat (29/11/2013) malam, Kepala Disdikpora Kota Palembang, Ahmad Zulinto menegaskan tidak pernah memerintahkan pegawai Disdikpora untuk menjual atau menyuruh pengelola PAUD membeli buku dari dana Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD).
"Yang jelas, Disdikpora Kota Palembang tidak pernah memerintahkan untuk memaksa atau menyuruh membeli buku. Kami tidak berjualan buku," ujarnya ketika dikonfirmasi Tribun Sumsel, Jumat (29/11).
Namun, lanjutnya, apabila ada yang menjual buku kepada kepala PAUD, hal itu tergantung dari pribadi Kepala PAUD masing-masing. Sebab, buku juga dibutuhkan untuk pembelajaran PAUD. Pegawai Disdikpora Palembang akan bermasalah apabila menjual buku dengan mengatasnamakan Disdikpora Palembang.
Ditegaskan Zulinto, Disdikpora Palembang tidak pernah memerintahkan untuk menjual buku ke kepala PAUD.
"Kalau memang itu, berarti dia bermasalah. Kami tidak memerintahkan untuk membeli buku dan tentunya tidak bekerjasama dengan penerbit manapun soal itu. Lebih jelasnya tanyakan ke Kabid yang bersangkutan," ujarnya.
Tribun mengonfirmasi Kabid Pendidikan Non Formal (PNF), Asya’ari SH enggan memberikan komentar. Ia malah mempersilakan Tribun Sumsel menanyakan masalah itu kepad Kasi Kesetaraan Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dra Erlina.
Sebelumnya, Jumat siang, Tribun Sumsel telah menjumpai Erlina di ruang kerjanya. Namun, ia mempersilakan bertanya lebih jelas kepada Asy'ari.
"Benar, PAUD menerima bantuan operasional. Tetapi saya punya atasan, jadi tanyakan saja ke atasan saya. Sekarang Kabid tidak ada di tempat," katanya. (wan/and)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.