Laporan wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM NUNUKAN,- Hingga kini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki peta daerah rawan bencana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Kalimantan Utara Sanusi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada masing - masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se - Kalimantan Utara untuk membuat peta daerah rawan bencana di setiap kabupaten dan kota.

“Minimal pada 2014 nanti setidaknya diperubahan nanti itu bisa dilakukan. Karena apa? Kalau kita  sudah mempunyai data itu, kita sudah bisa melaksanakan program-program apa saja yang bisa dilakukan nanti dalam hal penanggulangan bencana,” ujarnya.

Sanusi juga mengatakan, sesegera mungkin akan dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana terpisah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Untuk 2014 sesegera mungkin kelembagaan bencana. Kita sudah mengajukan telaahan staf kepada Penjabat Gubernur Kalimantan Utara. Kita menginginkan supaya kelembagaan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana ini bisa dipisah. Artinya khusus untuk Penanggulangan Bencana ada SKPD sendiri yang melaksanakannya itu yakni Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.

Sanusi mengatakan, diharapkan pada 2014 hal itu sudah bisa terealisasi. Saat ini pembentukan lembaga dimaksud sudah mulai dibahas.

“Dan Pak Pj Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkaan kelembagaannya. Dan nanti evaluasi akan dilakukan sendiri oleh Pak Gubernur,” ujarnya.