Laporan Wartawan Tribun Jogja Ekasanti Anugraheni

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Puluhan perempuan calon anggota legislatif (caleg) dari berbagai partai politik di Yogyakarta, mendeklarasikan penolakan terhadap praktik politik uang (money politic) pada Pemilu 2014 nanti.

Deklarasi yang digelar pada Rabu (8/1/2014) itu, diikuti puluhan politikus perempuan anggota Forum Perempuan Calon Anggota Legislatif DPR/DPRD/DPD Bersih Efektif Aspiratif (Bersiap) di bawah naungan GKR Hemas.

"Kami caleg perempuan menolak money politic yang memicu tindakan korupsi oleh para wakil rakyat," ucap Juru Bicara Forum Caleg Perempuan Dwi Rustijati Agnes, dalam deklarasinya itu.

Agnes menegaskan, para caleg perempuan ingin membuktikan bahwa mereka bisa bersaing mendapatkan suara dengan cara-cara yang legal. Tanpa money politic, tidak seperti stigma yang beredar di masyarakat.

Sebagai gantinya, caleg perempuan ini akan memanfaatkan organisasi dan lembaga-lembaga perempuan di masyarakat untuk mengembangkan jaringan dan mendulang simpati warga. Misalnya saja melalui PKK atau dasawisma.

"Low cost campaign. Tanpa money politic kami optimis bisa meminimalisasi tindak korupsi," tandasnya.

Hal itu, sesuai pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar dalam pelatihan caleg perempuan di Sheraton Mustika Yogyakarta pecan lalu.

Dalam kesempatan itu, Linda mengimbau agar para caleg perempuan mengembangkan jaringannya di lingkup masyarakat terbawah. Para caleg-caleg wanita ini harus murah senyum saat menyapa konstituen dan menghindari demokrasi yang transaksional.

"Masyarakat itu sudah capek dengan perdebatan dan opini yang membingungkan. Mereka merindukan sosok yang membawa kedamaian dan cara-cara yang simpatik," tutur wanita yang pernah menjabat sebagai Ketua umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada 2004.

Wakil Ketua DPD RI, yang juga bertahta sebagai permaisuri Keraton Kasultanan Yogyakarta, GKR Hemas menyatakan hal serupa. Menurutnya, caleg perempuan sebenarnya memiliki potensi yang sama dengan caleg pria. Tapi mereka harus didorong untuk terjun ke politik.

"Asalkan mau berjejaring dan mau melakukan pendekatan kepada masyarakat, bukan tidak mungkin caleg-caleg wanita ini bisa terpilih. Kalau arisan jangan hanya di kelompoknya, grassroot lebih penting," tuturnya.

Diketahui, prosentase keterwakilan perempuan di parlemen periode 2009-2014 masih kurang dari 30 persen. Di lingkup DPRD DIY, prosentase keterwakilan perempuannya hanya 26,24 persen.

Sedangkan di DPRD Kota/Kabupaten di DIY, prosentase keterwakilan perempuannya hanya 11-18 persen.