TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 17.000 pegawai negeri sipil dan perangkat desa Kabupaten Simalungun mulai Februari 2014 menjadi peserta Badan Peserta Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan akan disusul dengan sejumlah kabupaten lain di Sumatera bagian utara.

Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Pengarapen Sinulingga mengatakan kepesertaan PNS ini merupakan yang pertama di seluruh Indonesia, terutama kepesertaan yang dilakukan secara massal. Pengarapen menjelaskan kepesertaan PNS dalam program BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada Perpres No 109/2013.

"Pada peraturan perundangan itu dinyatakan PNS diwajibkan diikutsertakan dalam program jaminan sosial, khususnya pada jaminan kematian dan kecelakaan kerja," ujar Pengarapen, Kamis (13/2/2014).

Sementara kepesertaan pada perangkat desa di Simalungun ikut dalam tiga program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua. Pada kepesertaan di Simalungun, pada Februari ini Pemkab Simalungun mendaftar 11.782 PNS dan perangkat desannya dengan total iuran Rp 647.820.000 per bulan

"Dilakukan secara bertahap karena terkait proses administrasi saja," kata Pengarapen.

Kontrak kepesertaan sudah ditandatangani hingga dua tahun kedepan dengan kontrak pertahun. Dia juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat sekitar 8000 PNS dan perangkat desa Tapanuli Utara juga kemungkinan akan jadi peserta karena sudah ada pembicaraan dan rencana sosialisasi.

Saat ini sekitar 538.000 pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial di Kanwil Sumbagut. Di akhir tahun diharapkan akan menjadi 681.000 pekerja dengan iuran total Rp 1,1 triliun per tahun