Tribunnews.com, Probolinggo — Sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali menuai kritik dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai pengusungnya ke kursi wali kota. Risma disebut bak kacang lupa kulitnya dan kerap bersikap kurang menghargai kolega.

“Dulu, saat saya masih menjabat wali kota dan jalan-jalan pagi di Kota Surabaya, bertemu Risma yang sudah jadi wali kota. Saat saya salami dan saya sapa, dia diam saja," tutur Wakil Ketua DPD PDI-P sekaligus Ketua Bamusi Jatim, HM Buchori, Kamis (27/2/2014). Dia pun merasa diabaikan oleh Risma pada saat itu.

"Itu namanya tidak menghargai teman sekolega, padahal satu partai. Sudah banyak yang ngomong begitu. Jadi, saya tak heran bila PDI-P sebagai partai pengusungnya juga diabaikan dan terkesan dilupakan,” kata Wali Kota Probolinggo 2004-2014 ini lewat telepon.

Buchori mengaku sejak awal tak merasa cocok dengan Risma. Kasus yang mencuat terkait Risma ini, menurut dia, akan membuat PDI-P memetik hikmah dan pelajaran. "Bahwa tak akan begitu saja mempercayai eksternal, lebih baik memilih kader internal yang bisa dipercaya dan loyal pada partai," kata dia.

Predikat Risma sebagai wali kota terbaik di dunia pun Buchori ragukan. Menurut dia, Risma hanya terkenal dan terkesan baik karena dibesarkan media. Prestasi Risma, sebut Buchori, hanya tamanisasi dan pemeliharaan lingkungan.

"Masih banyak kok kepala daerah lain yang lebih memikirkan rakyatnya, tiap hari turun ke bawah, bahkan blusukan malam-malam, tapi mereka tak mau diliput media," kata Buchori. Dia mengatakan, kadang media juga tak tertarik meliput kepala daerah saat blusukan. "Risma terkenal karena terus diangkat media."

Menurut Buchori, saat ini PDI-P risih atas ulah Risma yang menolak Wisnu Sakti Bhuana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Dia pun meminta Risma berhenti "main sinetron" dan bermanuver karena akan merugikan PDI-P.

“Masak ke Jakarta malah ke DPR? Mestinya ke DPP PDI-P, kan bisa berkonsultasi atau tukar pikiran dengan partai pengusung. Kok partainya dilupakan. Saya setuju masalah ini akhirnya dikembalikan ke DPRD Surabaya,” ujar Buchori. Meski demikian, Buchori menolak berspekulasi ada pihak lain yang sengaja memainkan isu ini untuk menjatuhkan PDI-P menjelang Pemilu 2014.