Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA,  - Kecilnya persentase bagi hasil yang bakal diperoleh Kaltim dari pengelolaan Blok Mahakam, merupakan konsekuensi tidak adanya penyertaan modal dari Kaltim di blok kaya gas tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Komis II DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, Senin (17/3/2014). "Kenapa bagi persentase bagi hasil itu kita setujui, ya karena semua modalnya dari PT Yusdhistira. Sedangkan Kaltim sendiri tidak mengeluarkan modal apa-apa," ujar Rusman, menanggapi desakan dari Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam (ARKBM), agar Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusda Mandiri Migas Pratama (MPP) dan PT Yudhistira, dibatalkan.

Meski demikian, Rusman menyebut, dalam MoU tersebut, terdapat klausul untuk merevisi persentase bagi hasil, setelah pengelolaan Blok Mahakam berjalan beberapa tahun. "Bisa direvisi, tapi setelah berjalan beberapa tahun," jelasnya.

Kaltim, kata Rusman, bisa saja mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar jika turut menyertakan modal dalam pengelolaan blok yang terdapat di Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. "Ya kalau ada APBD
masuk di dalamnya, tentu bagi hasil yang didapat Kaltim pasti lebih besar dari itu. Tapi penyertaan APBD tentu memerlukan saran lebih lanjut dari masyarkat," sebutnya. (*)