TRIBUNNEWS.COM, BANTUL - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berlangsung hari ini, Senin (24/3/2014) di Jogja Expo Centre (JEC).

Acara ini, akan dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekjend DPP Apdesi Ipin Arifin mengatakan, rakernas ini merupakan sosialisasi awal menuju penerapan UU Desa. I

a menegaskan, pemerintah desa (pemdes) tak perlu takut terhadap banyaknya uang yang akan digelontorkan.

Menurutnya, itu justru menjadi kesempatan emas bagi desa untuk mengembangkan diri.

"Politik bukan urusan kita. Biarkan saja yang mau menggunakan UU Desa sebagai isu politik. Itu masalah mereka. Kita sambut UU Desa ini karena merupakan kesempatan baik untuk mengembangkan desa. UU Desa harus sukses," kata Ipin.

Untuk implementasi UU tersebut, lanjutnya, pemdes perlu dilatih dan dibimbing dari berbagai isntansi terkait.

Hal ini, untuk menghindari ketidaktahuan yang dapat menjebak pemdes ke masalah hukum.

"Perlu ada pelatihan administrasi, seminar mengelola keuangan dan sebagainya," tambahnya.

Salah satu daerah di Indonesia yang telah memberikan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1,4 miliar hingga Rp 3,2 miliar adalah Kabupaten Paser di Kalimantan Timur.

Bupati Paser HM Ridwan Suwidi mengatakan, pemberian ADD sebesar itu telah dilakukan mulai 2008 lalu.

Dana itu, diberikan kepada 139 desa yang ada di Kabupaten Paser. Tahun ini, total anggaran yang dialokasikan untuk ADD di Paser sekitar Rp 200 miliar.

"Selama ini tidak ada masalah dalam pelaksanaannya sebab pemerintah kabupaten (pemkab) juga melakukan pendampingan," terang Ridwan di sela acara Rakernas Apdesi. (say)