TRIBUNNEWS.COM, BALI - Para pemohon selalu diminta pendapat dalam kolom Indeks Kepuasan Masyarakat setelah mengambil paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar.

“Sistem ini langsung terhubung langsung dengan Pak Wakil Mentri (Wakil Menteri Hukum dan HAM) Denny Indrayana,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kemenkum HAM Bali, Tiel Dwight Sabaru, Jumat (.4/4).

Dia kemudian menunjukkan print out hasil indeks kepuasan masyarakat per bulan maret 2014 kepada Tribun Bali . “Ini rata-rata indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kami, rata-rata 90 persen. Bahkan ini ada yang 100 persen. Artinya, semua puas. Jadi saya bingung pada berita Tribun Bali,” jelasnya.

Indek ini kata dia tidak bisa dibuat-buat. Isian dilakukan langsung oleh pemohon. Terlebih terkoneksi langsung dengan ruang kerja Denny Indrayana. “Sistem ini ada di program One Stop Service (OSS),” paparnya.

Program ini untuk memangkas panjangnya birokrasi seperti terjadi sebelumnya. Pada masa lalu, untuk pengurusan paspor harus melalui tiga meja. Dengan model OSS ini hanya melewati satu orang petugas saja.

Peluncuran program ini sudah dilangsungkan 27 Januari 2014, bersama delapan Kantor Imigrasi lainnya di seluruh Indonesia. “Tidak ada lagi buat paspor perlu waktu satu minggu. Pembayaran paspor juga melalui bank (BNI), jadi tidak mungkin petugas kami menerima secara tunai,” ungkapnya.

Menurutnya, manakala semua persyaratan lengkap, pengurusan paspor hanya butuh waktu tiga hari dan dua kali pertemuan, yakni saat permohonan dan pengambilan paspor. “Banyak capaian kami seperti perbaiakn fisik, bahkan kami juga sudah di supervisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akhir tahun lalu,” tegasnya.

Ke depan, pihaknya berencana mendekatkan diri ke masyarakat, dengan cara melayani pemohon paspor di daerah seperti Tabanan, Gianyar dan lainnya. “Tolong dibantu juga kami, jangan di-down- kan lagi,” katanya. (hud)