TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Indikasi adanya kecurangan tercium dalam pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK sederajat yang digelar Senin (14/4/2014).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Bali (Tribunnews.com Network), beredar kunci jawaban UN yang diyakini oleh peserta UN klop dengan jenis paket soal UN. Kunci jawaban yang beredar, sejauh yang terpantau Tribun Bali, adalah untuk soal Bahasa Indonesia dan Biologi. Untuk diketahui, paket soal UN bervariasi, dan ada sebanyak 20 jenis.

UN hari pertama kemarin mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Biologi (untuk Program IPA), Bahasa Indonesia dan Geografi (untuk Program IPS), serta Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia (untuk Program Bahasa).

Kunci jawaban itu beredar dalam bentuk lembaran kertas dan file gambar via handphone (HP). Bisa beredar via HP, karena ada sekolah yang cukup longgar pengawasannya, yakni HP yang dibawa masuk kelas oleh peserta UN ternyata tidak disita atau dikumpulkan di suatu tempat.

Dugaan adanya kecurangan dalam Ujian Nasional (UN) berupa beredarnya kunci jawaban yang dinilai cocok, harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak yang berwenang di Bali. Jika dalam penyelidikan nanti terbukti bahwa kunci jawaban yang beredar memang cocok dengan soal UN, maka aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas. Soalnya, itu berarti soal UN sudah bocor lebih dahulu.

"Jika benar adanya bocoran soal UN itu, maka sangat disayangkan. Ini jelas mencoreng citra pendidikan di Bali. Harus ada evaluasi atas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dinas harus menelusuri indikasi ini," kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar, Putu Rumawan Salain, saat dihubungi Tribun Bali, Senin (14/4/2014).

Penelusuran perlu dilakukan, kata Putu Rumawan, karena hasilnya bisa untuk memperbaiki proses selanjutnya agar tidak muncul kasus kebocoran di masa yang akan datang, baik dari proses pencetakan, pendistribusian hingga berlangsungnya ujian.

"Kemudian kalau temuan ini benar, berarti itu pelanggaran. Pelanggaran yang masuk dalam ranah hukum," tandasnya.

Sanksi tegas harus diambil agar kasus serupa tidak berulang lagi saat ujian selanjutnya.

"Dulu saya pernah mengusulkan, jika terjadi kebocoran UN, maka harus ada sanksi bagi siapapun, baik bagi siswa yang bekerjasama dengan guru, maupun guru dengan sekolah," tegasnya.

Untuk itulah sudah saatnya jika temuan ini terbukti, maka sanksi tegas harus diterapkan agar selanjutnya tidak mencoreng citra pendidikan.

"Temuan ini jangan dibiarin saja," saran Putu Rumawan, yang juga dosen Universitas Udayana ini.

Sementara itu, ketika coba diupayakan tanggapannya soal dugaan kecurangan dalam UN itu, hingga tadi malam Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, TIA Kusumawardani, belum berhasil dihubungi.

Ketika Tribun Bali mengontak beberapa kali nomor HP Kusumawardani, terdengar nada sambung namun HP tidak diangkat.

Ketua Panitia UN Bali, Ketut Seputera Aryadi juga belum bisa dimintai tanggapannya. Saat dihubungi via HP-nya tadi malam, kontak tersambung namun yang mengangkat terdengar suara anak kecil.

"Bapak lagi keluar rumah, HP nya ketinggalan," jelas suara anak kecil di ujung sana.(hud)