TRIBUNNEWS.COM, UNGARAN - Ratusan warga yang menghuni bantaran rel KA Tuntang- Ambarawa, Jawa Tengah, mengaku resah dengan rencana reaktivasi rel kereta api yang digagas PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Warga resah karena pemukiman mereka akan digusur menyusul rencana tersebut. Mereka berharap, PT KAI menyiapkan rumah lain sebagai pengganti.

Salah satu warga lingkungan Warung Lanang, kelurahan Lodoyong Ambarawa, Purdiantoko (53) mengatakan, warga sudah bertahun-tahun menempati bantaran rel KA di sepanjang stasiun Ambarawa hingga Tuntang.

Selama itu pula warga dipungut uang sewa oleh petugas PT KAI sebesar Rp 200 ribu per tahun. Selain itu, warga juga harus membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Sehingga jika harus digusur, warga akan kesulitan mengingat biaya yang besar.

“Kalau memang harus digusur kita memakluminya karena ini memang hak milik PT KAI. Namun kami harap PT KAI menyediakan tempat (rumah) bagi kami. Kami siap kalau memang harus bayar sewa. Tetapi jika tiba-tiba digusur ya kami warga sini kesulitan untuk cari tempat pengganti,” kata Purdiantoko, Rabu (23/4/2014) kemarin.

Purdiantoko mengaku menempati lahan PT KAI seluas 6x13 meter. Selain dia, ada puluhan warga yang juga senasib dengannya, di antaranya tersebar di kawasan Bugisan, Kupangsari, Tambaksari dan Tambakrejo, serta Tumenggungan.

Pihak PT KAI, kata Purdiantoko, sudah melakukan sosialisasi pada warga terkait rencana reaktivasi rel KA. Pada saat itu PT KAI menjelaskan, luasan tanah yang akan dibebaskan berukuran enam meter dari titik tengah rel baik sebalah kanan ataupun kiri.

“Tahun 2011 sudah pernah ada pemberitahuan dari PT KAI untuk rencana pengaktifan rel. Petugas KAI mengatakan luasannya enam meter dari titik tengah rel,” imbuhnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, anggota DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto meminta PT KAI tidak melakukan relokasi warga secara mendadak. Sebab, jika hal itu dilakukan, warga akan kesulitan mencari uang untuk biaya sewa rumah, dan juga kesulitan mencari rumah sewa dengan biaya murah.

“Kalau bisa rencana relokasi diundur dulu, kasihan kalau mendadak dipindahkan karena mereka pasti kebingungan mencari uang untuk bayar sewa rumah dan juga kesulitan mencari rumah untuk di sewa,” kata Said.

Said mendesak, Pemerintah untuk membangun rumah susun sewa (rusunawa) guna merelokasi warga di sepanjang rel KA tersebut. “Kalau bisa rumah susun itu menjadi hak milik warga,” ungkap Said. (Syahrul Munir)