TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, menyatakan menolak penutupan Gang Dolly pada 19 Juni mendatang bukanlah karena kepentingan pribadi.

Menurut dia, penolakan itu merupakan konsep Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya itu mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDIP tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.

"Kami tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly, yang ada hanya pembatasan PSK dan pembatasan aktivitas prostitusi," katanya, Selasa (13/5/2014) sore.

Wisnu mengatakan, PDIP sebagai partai yang berbasis "wong cilik" sangat sadar, secara ekonomi puluhan ribu warga sudah sangat bergantung pada aktivitas lokalisasi di Dolly. Fakta itu sudah berlangsung puluhan tahun sejak Dolly ada sekitar tahun 1966.

Karena itu, pihaknya atas nama partai menolak penutupan Dolly sampai ada konsep paling baik bagi warga sekitar dan para PSK sekaligus mucikarinya. Dia mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya memberikan pelatihan dan pesangon bagi PSK dan mucikari.

"Tapi, itu hanya solusi sementara, siapa yang menjamin jika usaha mereka akan berkembang dan mereka bisa terus hidup," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang juga diusung PDIP, tetap ngotot akan menutup Dolly apa pun rintangannya. Dia akan menyulap lokalisasi Dolly menjadi sentra ekonomi yang terintegrasi.