TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, menolak penutupan lokalisi prostitusi Dolly pada 19 Juni mendatang.

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya itu, meminta Pemkot Surabaya untuk mengkaji ulang waktu penutupan sampai warga sekitar benar-benar siap.

Wisnu menilai, warga belum sepenuhnya menerima konsep recovery yang ditawarkan Pemkot Surabaya pascapenutupan Gang Dolly.

"Pemkot harus lebih intensif lagi bertemu dengan warga sekitar dan merumuskan konsep terbaik yang saling menguntungkan," katanya, Senin (13/5/2014) sore.

Menurut Wisnu, kalau hanya memberi pesangon kepada pekerja seks komersial (PSK) dan juga mucikari, itu bukan solusi. Tanggung jawab Pemkot, kata Wisnu, menjamin keberlangsungan pendapatan warganya.

"Kalau Dolly ditutup, Pemkot harus menjamin pendapatan warga sekitar yang sudah lama bertumpu pada aktivitas prostitusi seperti jual rokok, tukang parkir, tukang cuci, dan pekerjaan lainnya," ujar Wisnu.

Jika Dolly ditutup, kata Wisnu, dipastikan muncul banyak prostitusi terselubung, berbentuk kos-kosan, karaoke dewasa, panti pijat, dan sebagainya, yang justru akan merugikan Pemkot. Sekarang saja, kata Wisnu, sudah banyak muncul kos-kosan yang dipakai mesum.

Pemkot Surabaya, didukung Pemprov Jatim, akan menutup lokalisasi yang konon terbesar di Asia Tenggara itu pada 19 Juni atau menjelang bulan puasa.

Miliaran anggaran disiapkan untuk pesangon PSK dan mucikari, pelatihan PSK, dan membeli wisma lokalisasi. Saat ini, ada sekitar 1.080 PSK di kompleks lokalisasi Dolly yang beroperasi. Mereka aktif di puluhan wisma dengan sekitar 300 lebih mucikari.