TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Penghuni Dolly secara bersama-sama menentang rencana penutupan lokalisasi terbesar di Asia tenggara tersebut oleh Pemkot Surabaya.

Mereka membantah telah menyepakati kompensasi yang diberikan Pemkot Surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly.

Ketua Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Suyitno, mengatakan, isu itu berkembang setelah ada pemberitaan bahwa warga lokalisasi sepakat dengan skema kompensasi yang ditawarkan pemkot Surabaya melalui pertemuan antara Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, yang dengan warga beberapa waktu terakhir.

"Kami tidak pernah menyepakati kompensasi dalam bentuk apapun dalam pertemuan dengan wakil walikota. Jika kami menyepakati kompensasi, berarti kami bersedia digusur, padahal tidak," katanya saat menggelar jumpa pers, Senin (26/5/2014).
.

Pihaknya bersama warga tetap menolak penutupan Dolly dan menegaskan tidak akan menerima apapun bentuk kompensasi yang ditawarkan Pemkot Surabaya.

"Kami akan mempertahankan kawasan ini sampai titik darah penghabisan," tegasnya.

Pertemuan pihak Pemkot dengan warga di lima RW, yakni RW 6, RW, 11, RW 3, RW 10, dan RW 12, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan digelar maraton sejak pertengahan Mei sampai 21 Mei lalu. Sebagian pertemuan dihadiri wakil walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.

"Jangankan kompensasi, alasan penutupan yang paling logis, sampai saat ini kami belum terima dari pemkot," tambah Suyitno.

Seperti diberitakan, Pemkot Surabaya akan menutup lokalisasi yang konon pernah menjadi terbesar di Asis Tenggara itu sebelum bulan puasa atau minimal pada 19 Juni nanti. Eks kawasan Dolly akan dibuat sebagai kawasan sentra ekonomi.