TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melanjutkan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Bertempat di halaman belakang Kantor Gubernur, Jumat (30/5/2014), pemeriksaan BPK menyasar kendaraan dinas yang ditangani Biro Umum.

Toyota Crown dan Toyota Land Cruizer DB 1 kendaraan dinas Gubernur Sulut pun tak luput diperiksa. Selain itu mobil dinas Sekprov Sulut Toyota Camry DB 6 pun ikut diperiksa.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Humas BPK RI perwakilan Sulut, Made Dharma mengungkapkan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk penyesuaian data kendaraan dinas milik Pemprov Sulut.

"Itu dicek terkait keberadaan aset mobil disesuaikan, apa memang ada barangnya. Memastikan aset dicocokkan dengan data kepemilikan mobil dinas atas nama pemda," ungkap Made.

Menurut Made, selain melihat fisik dan administrasinya, BPK tengah mempertimbangkan menelusuri mobil dinas yang menggunakan pelat nomor lebih dari satu.

"Itu (periksa penggunaan pelat nomor) akan jadi masukan, namun perlu dilihat dulu aturannya," kata Made.

Terpisah, Kepala Biro Umum Femmy Suluh mengungkapkan pemeriksaan BPK memang sudah rutin diadakan tiap tahun. Sama seperti lalu, yang diperiksa adalah kelengkapan administrasi mobil dinas sekaligus fisik mobil tersebut.

"Kami rasa tidak ada masalah, lancar-lancar saja, kami siapkan semua yang dibutuhkan BPK," katanya.

Aset mobil dinas memang kerap jadi sasaran pemeriksaan BPK, tahun-tahun sebelumnya semisal Kendaraan Dinas merek Chevrolet Blazer jadi temuan BPK karena tak ada kejelasan dari sisi dokumen administrasi, fisik dan penggunanya. Belakangan jadi temuan.

Namun soal mobil Blazer tersebut Femmy menjelaskan, sedang dalam proses lelang, karena mekanisme itu akan ditempuh untuk proses penghapusan aset.