KPK Kembali Didemo Dugaan Suap Bupati Rohul
Dalam orasinya, Arif juga meminta KPK melakukan penyelidikan kembali terhadap kasus korupsi pengadaan genset Pemkab Rohul
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belasan orang mengatasnamakan Mahasiswa Riau Menuntut (MRM) menggelar aksi demo dugaan kasus suap oleh Bupati Rokan Hulu Ahmad kepada KPU Riau dan Rohul di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Dua pekan sebelumnya Forum Mahasiswa Rokan Hulu (Formarohul) Jakarta juga mendesak KPK mengusut tuntas dugaan gratifikasi Bupati Rohul Achmad dan menetapkannya sebagai tersangka.
Selama hampir dua jam, belasan mahasiswa tersebut secara bergantian melakukan orasi di depan kantor KPK, karena pintu masuk menuju kantor KPK ditutup portal dan dijaga belasan polisi. Salah satu isi spanduk yang diusung demonstran itu adalah “Usut Tuntaskan Kasus Gratifikasi Achmad dan korupsi pengadaan genset di Rohul”.
Setelah berorarasi Kordinator Umum MRM Arif Cahyadi diterima oleh Imam Turmudhi untuk berdialog menyampaikan aspirasi selama 30 menit.
Menurut Arif Cahyadi meminta KPK memprioritaskan penyelidikan dugaan kasus suap Bupati Rohul Achmad terhadap KPU Riau. Pasalnya sebelumnya KPU Riau juga telah melaporkan gratifikasi Achmad. Sudah seharusnya KPK memproses pengaduan yang disampaikan oleh KPU Riau dan menetapkan status atas dugaan gratifikasi dan dugaan kasus korupsi genset tersebut.
“Sampai saat ini belum ada perkembangan kasus yang diduga melibatkan Bupati Rohul Achmad. Mestinya KPK segera merespon laporan KPU Riau tersebut atas tindakan Ahmad yang diduga menyuap KPU Riau itu, “ kata Arif, Selasa (3/6/2014).
Dalam orasinya, Arif juga meminta KPK melakukan penyelidikan kembali terhadap kasus korupsi pengadaan genset Pemkab Rohul yang jelas-jelas dalam fakta persidangan mengatakan Ahmad harus bertanggung jawab.
“KPK harus turun ke Rokan Hulu untuk menyelidiki semua dugaan korupsi Bupati Rohul Achmad yang lainnya, “ ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.