TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA — Pemkot Surabaya tetap tegas menutup Lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni 2014 nanti.

Jika pemerintah "ngotot" akan menutup lokalisasi prostitusi Dolly, semua elemen pekerja di sekitar Dolly dan Jarak bertekad memboikot Pilpres 9 Juli nanti.

Semua elemen pekerja Dolly dari PSK, mucikari, dan pengusaha di sekitar kawasan Dolly akan memilih "golput".

"Buat apa kita berpartisipasi dalam pemilihan presiden, jika aspirasi kami tidak pernah didengar, kami pasti akan golput pada pilpres nanti," kata korlap aksi PSK Menulis, Aven, Kamis (5/6/2014).

Aven mengatakan, sekitar 15.000 pemilih di lima RW yakni RW III, X, XII, VI, XI Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya dipastikan akan golput.

"Kami akan stop semua kotak suara dan alat perlengkapan pilpres yang akan masuk di lima RW itu," ujarnya.

Dia meminta pemerintah menghormati sikap pekerja Dolly tersebut karena golput juga merupakan pilihan politik yang wajar bagi setiap warga negara.

Seperti diberitakan, Pemkot Surabaya berencana menutup area lokalisasi yang konon pernah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara itu pada 18 Juni nanti, tepat sebelum bulan puasa.

Pemkot Surabaya difasilitasi oleh Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana untuk pelatihan PSK dan mucikari, serta dana untuk modal agar mucikari dan PSK mencari usaha baru yang lebih baik.

Saat ini ada sekitar 1.080 PSK di kompleks Dolly yang beroperasi.

Mereka aktif di puluhan wisma dengan sekitar 300 lebih mucikari.