Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Komisi I DPRD Samarinda memangggil Badan Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP), dan Dinas Cipta Karya dan Tata (Disciptakot) Samarinda pada Senin (16/6/2014) mendatang.

Pemanggilan ini terkait ambruknya bangunan rumah kantor (rukan) di Kompleks Cendrawasih Permai di Jl A Yani, yang sudah menewaskan 12 orang pekerja beberapa saat lalu.

Sebenarnya kata Komaruddin, anggota Komisi I, pemanggilan sudah dijadwalkan pada Kamis (12/6/2014) lalu, namun dengan alasan tertentu kedua instansi tidak hadir.

Komarudin mengatakan, alasan pemanggilan ini karena setelah dicermati, terdapat begitu banyak pelanggaran yang terjadi di proyek rukan tersebut.

Mulai dari izin lokasi pendirian rukan yang semula dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya untuk kantor ternyata setelah dibangunan menjadi rukan.

Begitu juga dengan proses pengurukan lahan yang sebelumnya adalah rawa. Komisi I mempertanyakan seputar izin yang dimiliki pemilik proyek ketika melakukan pengurukan tersebut.

Dan salah satu yang tak kalah penting adalah tidak dilibatkannya pihak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengendali bangunan dalam proses pembangunan tersebut.

Komisi I juga sangat menyayangkan bahwa pihak kontraktor tidak mengasuransikan pekerja yang dipekerjakannya.

"Kami dari Komisi I akan memanggil dinas perijinan untuk mengkarifikasi mulai dari alur perizinan, prosesnya. Apakah sudah melalui prosedur, apakah terbitnya IMB sudah dilakukan oleh instansi terkait terutama tim teknis penataan kota. Yakni adanya di seksi pengendalian bangunan," kata Komaruddin.

Disatu sisi kata Komaruddin, ia tidak sepakat bahwa dalam peristiwa ini hanya pemilik, kontraktor, konsultan pengawas bangunan di proyek yang dipersalahkan.

Padahal menurutnya, peran instansi - instansi di Pemkot Samarinda khususnya yang terlibat dalam setiap proses pembangunan rukan tersebut juga dipertanyakan.

Dan sejauh ini kata Komaruddin, ada kesan pihak - pihak yang sebenarnya bertanggungjawab besar "cuci tangan".

"Dari pertemuan itu nanti kita bisa simpulkan kesalahan itu nanti ada disini," kata Komaruddin.