TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR --  Kebiasaan telat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menghadiri acara harus segera dihentikan. Staf protokoler harus berani "menginstrupsi" gubernur jika lelet di suatu acara.

Tapi, "aplikasi" staf protokoler seperti itu amat tergantung pada karakter Syahrul sendiri. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang, berjanji mengevaluasi jadwal gubernur agar tak lelet lagi menghadiri acara.

"Idealnya seperti itu. Staf protokoler sebagai pengatur waktu gubernur, harus berani mengingatkan gubernur jika waktu di suatu acara sudah habis," ujar Ketua Program Studi Administrasi Publik Program Pasca-Sarjana (PPs) Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Dr Haedar Akib, di Makassar, Jumat (13/6).

Hanya saja, lanjut pengajar sejumlah bupati dan wali kota di PPs UNM itu, keberanian staf protokoler mengingatkan gubernur tergantung pribadi sang gubernur.

"Itu tergantung orangnya, apa familiar gubernur familiar dengan protokoler. Kalau familiar, tentu mereka tidak punya beban untuk mengingatkan gubernur," kata Haedar.

Terpisah, Darmawan berjanji mengevaluasi jadwal gubernur agar tak lelet lagi menghadiri acara.

Meski ada yang menyebut kebiasaan lelet Syahrul tidak lepas dari ketidaktegasan bagian protokoler, Darmawan memastikan tidak akan melakukan evaluasi terhadap stafnya.

"Tak akan ada (evaluasi staf)," tegas Darmawan.

Menurutnya, kebiasaan telat gubernur menghadiri acara tidak ada kaitannya dengan staf protokoler. "Ini tak ada kaitannya dengan keterlambat Pak Gubernur," ujarnya via telepon. Setelah menyebut kalimat itu,  Darmawan mengatakan, "Tak ada lagi komentar mengenai keterlambatan gubernur. Kami sudah sebutkan semua ke media, tak ada lagi. Itu saja yah." Darmawan lalu menutup telepon.

Kebiasaan telat Syahrul sudah menjadi rahasia umum. Sejak periode pertamanya, gubernur sudah terbiasa dengan kebiasaan ini. Bahkan saat di luar negeri pun, dengan jadwal yang ketat, Syahrul masih biasa telah menghadiri acara.

Syahrul pernah ditinggalkan investor asing di suatu acara di luar negeri karena telat hadir di tempat acara yang disepakati.
Gubernur Besar Filsafat UNM, Prof Dr Suparlan Suhartono, menilai, kebiasaan telat Syahrul sudah bukan lagi azas praduga tak bersalah.

"Ini bukan lagi asas praduga tak bersalah, tapi praduga bersalah," tegas Suparlan. Dia meminta DPRD Sulsel tidak tinggal diam.

Kadang juga gubernur telat hadir di suatu acara juga telat keluar. Apalagi, kebiasaan Syahrul yang senang melayani permintaan foto-foto bersama.(cr1/bie)