TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo menandatangani kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat, Kamis (19/6/2014) di Gedung Binaloka.

MoU dengan Ketua KPPU M Nawir Messi, itu dimaksudkan untuk melindungi kaum kecil di era Asean Free Trade Area (AFTA) yang akan diberlakukan tahun 2015.

Pakde Karwo mengatakan, bentuk perlindungan akan dilakukan melalui penerbitan regulasi dan strategi yang tepat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pertanian untuk melindungi masyarakat dan pedagang kecil.

"Makanya saya menyambut positif penandatanganan kerjasama KPPU dengan Pemprov Jatim ini," tegasnya.

Orang nomor satu di Jatim itu berharap, ke depan persaingan usaha antara usaha kecil dengan usaha besar tetap berjalan kondusif, konstruktif dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Makanya, setelah MoU ini saya berharap ada langkah konkrit terhadap pengawasan persaingan usaha. Ini nanti akan jadi bagian dari rasionalitas usaha yang baik untuk perekonomian Jatim," tegasnya.

Ketua KPPU Pusat, M Nawir Messi menjelaskan, tujuan penandatanganan kerjasama lembaga yang dipimpinnya dengan Pemprov Jatim adalah untuk melindungi kepentingan publik yang berkaitan dengan transaksi perdagangan dan mendorong efisiensi ekonomi nasional.

Selain itu, MoU juga dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh masyarakat.

"Dengan begitu, peningkatan pelaku usaha di sektor UMKM dapat didorong," terangnya.

Kata Messi, Jatim dipilih sebagai mitra kerjasama adalah karena provinsi dengan 38 kabupaten/kota merupakan barometer nasional dari segala sisi. Baik ekonomi, sosial, politik, dan lainnya.

"Setiap perubahan yang terjadi di Jatim akan berpengaruh terhadap negeri ini. Nah, dengan kerjasama ini, saya optimis iklim usaha di Jatim akan semakin baik dan membawa dampak positif bagi nasional," harapnya.