TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pembagian uang kompensasi untuk pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari Dolly dan Jarak hanya berlangsung selama lima hari.

"Kalau lima hari tidak diambil, akan kami kembalikan ke Kementerian Sosial (Kemensos)," jawab Risma ditemui usai acara deklarasi di Islamic Center, Rabu (18/6/2014) malam.

Menurutnya, pembagian ini butuh waktu dan bakal melibatkan aparat untuk membagi. "Sesuai aturan. Kalau ada pelanggaran, langsung ditindak," tegasnya.

Terhitung ada 1.449 yang menerima bantuan dan bakal dibagikan, Kamis (19/6/2014). Per PSK mendapat Rp5.050.000 dan untuk Mucikari Rp5 juta.

Menurut Risma, jumlah penerima itu berdasar hasil survei, termasuk di wisma dan kos-kosan. Jumlah ini meningkat, sebelumnya hanya 1.080 orang penerima.

Ditanya tentang beberapa penolakan, Risma mengakui bahwa upaya penutupan Dolly dan Jarak memang tidak mudah. "Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin," tandasnya.

Mengenai teknis penutupan, Risma mengaku nanti bakal ada yang menjaga. Tentang banyak yang menolak, Risma menyatakan bahwa mereka itu diintimidasi.

"Kalau fear, semua mau. Ayo kita kasih mereka kebebasan memilih, pasti memilih menerima. Karena ada intimidasi, makanya sampai menolak," imbuh Risma.

"Jangan orang-orang yang punya kepentingan kemudian mengintimidasi. Setiap orang sama haknya. Siapa yang mau jadi PSK?" lanjutnya.

Masih kata Risma, tiga bulan lalu dilakukan tes kesehatan di Dolly dan Jarak, hasilnya 164 PSK mengidap HIV/Aids. Dan tiga bulan berselang, jumlahnya meningkat jadi 218 orang.

"Artinya, PSK di situ (Dolly dan Jarak) juga punya resiko terkena penyakit (HIV/Aids)," tandasnya.