TRIBUNNEWS.COM, NEGARA - Direktur PDAM Tirta Amertha Jati Jembrana, Bali, yang baru bakal menanggung utang yang mencapai miliaran rupiah kepada pemerintah pusat.

"Proses seleksi sudah dilakukan, dan calon direktur yang baru sudah ada. Untuk utang-utang PDAM akan dibicarakan dengan direktur yang baru," kata Sekda Kabupaten Jembrana, I Gede Gunadnya, di Negara, Selasa(1/7/2014).

Menurut dia, direktur definitif PDAM diharapkan sudah dilantik dan mulai bertugas bulan ini untuk segera membahas dan mencarikan solusi atas utang perusahaan daerah tersebut kepada Kementerian Keuangan.

"Sebenarnya dari enam pelamar, sudah ada satu calon kuat yang identitasnya belum bisa kami sebutkan. Untuk pelantikannya, masih menunggu pembentukan Dewan Pengawas PDAM yang baru," ujarnya.

Agar operasional PDAM segera berjalan maksimal, Dewan Pengawas PDAM yang terdiri dari auditor atau tokoh masyarakat, birokrasi dan pelanggan sudah harus terlebih dulu dilantik.

"Secepatnya dewan pengawas akan kami lantik, tinggal menunggu SK Bupati Jembrana saja. Setelah itu, langsung menyusul pelantikan direktur PDAM," katanya.

Untuk memperkuat administrasi PDAM, Pemerintah Kabupaten Jembrana akan memberikan bantuan tenaga pendamping.

"Direktur maupun badan pengawasnya sama-sama baru. Kami akan berikan tenaga pendamping dari pegawai eselon II,yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Bupati untuk membantu penataan bidang usaha dan organisasi," ujarnya.

Namun menurut dia, tenaga pendamping tersebut hanya sementara sampai direktur yang baru mampu menjalankan perusahaan daerah tersebut dengan baik. PDAM Tirta Amertha Jati Jembrana saat ini tengah terbelit utang miliaran rupiah kepada Kementerian Keuangan.

Utang yang dilakukan pada tahun 1997 tersebut, terancam membengkak menjadi Rp14 miliar, apalagi tahun ini PDAM tidak mampu membayar cicilan.