TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Tim relawan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) di Jawa Timur yang dinilai hampir sama dengan kejanggalan saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Lintas Relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (19/7/2014) sore. Menurutnya, ada sejumlah data dan fakta yang menunjukkan kesamaan itu.

“Ada di Sidoarjo, Situbondo, Bangkalan, Sampang dan sebagainya. Semuanya hampir sama dengan saat Pileg dan Pilgub kemarin,” kata Khofifah.

Menurutnya, modus yang dipakai hampir sama, dilakukan di lokasi yang sama dan diindikasikan pelaku atau operatornya sama dengan Pileg dan Pilgub Jatim lalu.

“Misalnya di lokasi A, dulu mendapat 90 persen lebih, sekarang juga demikian. Demikian halnya di lokasi B dan sebagainya. Karena itu, kami menduga, ini dilakukan secara konvensional oleh operator atau pelaku yang sama pula,” paparnya.

Berbagai temuan itu, imbuhnya, harus menjadi cacatan bersama untuk perbaikan pada Pemilu, Pilkada atau sebagainya di masa mendatang, supaya, tidak terulang lagi peristiwa yang sama karena mencederai demokrasi di Indonesia.

Masih kata Khofifah, timnya dari berbagai daerah itu juga sudah berupaya melakukan penelusuran.

Hasilnya dilaporkan bahwa ada banyak masyarakat yang memang tidak pernah menerima undangan untuk menggunakan hak pilihnya.

Atau, imbuhnya, warga yang mendapat undangan memilih itu sudah ditentukan, yakni mereka yang telah beraviliasi dengan calon tertentu.

”Mereka harus menerima ini bahwa hak pilihnya dari Pemilu, Pileg, Pilpres, Pilgub dan sebagainya tidak bisa didapat, ” tandasnya.

Terkait hasil Pemilu Presiden kali ini, Khofifah sangat yakin pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

"Tinggal penetapan saja karena baik quick count maupun real count semua dimenangkan Jokowi-JK," kata dia.

Pada kesempatan ini, pihaknya juga menyampaikan sejumlah hal, diantaranya, meminta kepada para elit politik, kaum intelektual, para konsultan politik dan sebagainya untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang bernuansa kampanye hitam yang berpotensi memecah-belah bangsa.

Pihaknya juga menyerukan kepada semua pihak supaya bersama-sama mengawal suara hasil Pemilu ini, serta mengawasi proses penghitungan suara di KPU.

Dan kepada para relawan Jokowi-JK, diminta supaya tidak mudah terprovokasi oleh berbagai bentuk agitasi yang dapat memecah persatuan Indonesia.