Laporan Wartawan Pos Kupang, Alfons Nedabang

TRIBUNNEWS.COM, TAMBOLAKA - KETUA DPRD Kabupaten  Sumba Barat Daya (SBD), Yoseph Malo Lende, menegaskan, DPRD SBD secara lembaga tidak pernah mengeluarkan undangan pelantikan bupati dan wakil bupati. Surat tersebut inisiatif pribadi Jusuf Mallo.

"DPRD secara lembaga menolak pelantikan (MDT-DT). Dengan demikian, kami tidak mengeluarkan surat undangan menghadiri pelantikan," tegas Malo Lende, yang menghubungi Pos Kupang, Selasa (5/8/2014) malam.

Malo Lende mengatakan, surat tersebut inisiatif Jusuf Mallo. "Dia melakukan pelanggaran kode etik. Kasus pemalsuan surat dan stempel sudah kami lakukan ke polisi. Sekarang dia buat lagi, dan akan kami lampirkan  kasus sebelumnya," katanya.

Mengenai telex dari Kementerian Dalam Negeri, Malo Lende mengatakan, mengetahui setelah diantar oleh Kesbangpol SBD, Aleks Kodi.

"Tadi pagi saya dapat dari Kesbangpol. Dia antar ke rumah. Dalam surat telex Dirjen Otda itu menyatakan menerima surat yang saya usulkan untuk melantik MDT-DT. Sementara saya sendiri tidak pernah menandatangani surat usulan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati SBD," ujarnya.

Malo Lende kembali menegaskan, DPRD SBD tetap menolak pelantikan MDT-DT sebagai bupati dan wakil bupati, bukan saja pada hari ini tapi selama-lamanya.

"Kami tetap menolak pelantikan (MDT-DT) sampai kapanpun. Secara lembaga DPRD SBD sudah membuat keputusan pada tanggal 24 Juli melalui rapat paripurna yang dihadiri 17 dari 29 anggota Dewan. Pada tanggal 25 Juli kami menyurati Gubernur NTT, yang isinya menolak menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan bupati dan wakil bupati. Jadi, sikap kami tetap menolak," tandas Malo Lende.

Dia mengatakan, DPRD SBD menunggu sikap Gubernur NTT setelah berkoordinasi dengan Mendagri. "Gubernur masih berkoordinasi dengan Mendagri pascapenolakan DPRD SBD. Jadi, kami menunggu sikap gubernur selanjutnya," ujarnya.