TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Warga lokalisasi Jarak dan Dolly terus menghujat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam orasinya saat berunjukrasa di halaman Mapolrestabes Surabaya, Kamis (7/8/2014).

Menurut mereka, aksi represif yang dilakukan aparat dalam penanganan lokalisasi dianggap melanggar HAM. Dan semua persoalan itu, terjadi akibat keputusan Risma.

"Persoalan di lokalisasi adalah persoalan sosial yang seharusnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif oleh pemerintah dan semua pihak. Bukan pendekatan militeristik yang represif dan intimidatif oleh aparat TNI-Polri," teris Anisa, divisi hukum FPL dalam orasinya.

Penanganan dengan mengerahkan TNI-Polri terkait penolakan warga terhadap pemasangan plakat sangat berlebihan.

Ditambah lagi perintah sapu bersih dan tindakan represif-anarkis yang ditunjukan kepada warga yang tidak bersenjata yang jumlahnya tidak lebih dari 50 orang.

"Penyisiran di gang-gang kampung serta tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap siapapun, termasuk anak-anak dan perempuan, telah berdampak pada kerugian materi dan non materi," sambungnya.