Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bupati-Wabup Sumba Barat Daya Tak Bisa Dilantik di Tambolaka

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, tidak bisa melantik Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), di Tambolaka karena alasan situasi tidak kondusif.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Bupati-Wabup Sumba Barat Daya Tak Bisa Dilantik di Tambolaka
Pos Kupang
Frans Lebu Raya 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Fredy Bau

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, tidak bisa melantik Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Markus Dairo Talu dan Ndara Tanggu Kaha (MDT-DT) di Tambolaka karena alasan situasi tidak kondusif. Proses selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melantik MDT-DT.

Demikian hasil rapat Gubernur NTT bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Tingkat Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin (11/8/2014).

Rapat Forkompinda merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya dan setelah tim terpadu dari unsur Forkompinda Provinsi NTT yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Sisilia Sona, melakukan prakondisi di SBD.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, seusai rapat itu tidak seperti biasanya langsung memberikan keterangan. Dia enggan berkomentar dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Ketua Tim Terpadu Forkompinda yang ke SBD, Sisilia Sona.

"Nanti langsung dengan Kesbangpol, karena mereka (Kesbangpol NTT) yang tim (tim prakondisi ke SBD)," kata Frans Lebu Raya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Sisilia Sona, kepada wartawan menjelaskan, hasil rapat Forkompinda memutuskan bahwa pelantikan tetap dilakukan, namun disarankan untuk dilakukan di luar SBD.

Berita Rekomendasi

"Tetap lantik, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada Mendagri. Terserah Mendagri waktunya kapan," katanya.

Dikatakannya, pertemuan Forkompinda membahas hasil prakondisi yang dilakukan tim selama seminggu di SBD. Dari laporan tim prakondisi, situasi dan kondisi di SBD belum kondusif karena itu belum bisa dilakukan pelantikan di SBD.

"Pelantikan tetap dilaksanakan dan disarankan dilakukan di luar Sumba Barat Daya. Dikembalikan ke Jakarta karena situasi di sana (SBD) untuk sementara butuh rekonsiliasi sehingga kalaupun dilantik di Jakarta, aparat keamanan tetap siaga di sana (SBD) untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan pascapelantikan," kata Sisilia.

Selanjutnya, jelas Sisilia, sebelum pelantikan dilakukan Mendagri, akan ada rekonsiliasi oleh Gubernur NTT dan tokoh Sumba yang ada di Kupang.

"Pak Gubernur rencananya mengundang MDT-DT ke sini (Kupang). Juga ketua dan wakil ketua DPRD SBD diundang ke sini untuk mendengarkan supaya mereka kondisikan agar pascapelantikan di sana (SBD) harus aman," ujar Sisilia.


Ditanya tentang siapa saja yang ditemui tim prakondisi di SBD dan bagaimana hasilnya, Sisilia mengatakan, tim menemui semua pihak.

"Hasilnya melihat kondisi di sana sebaiknya lantik di tempat lain. Dimungkinkan, di luar SBD dan diharapkan ke Jakarta," ungkapnya.

Sisilia mengatakan, ia segera melaporkan hasil rapat Forkompinda kepada Mendagri untuk langkah selanjutnya. Sebab, lanjut Sisilia, pelantikan DPRD SBD tanggal 27 Agustus 2014.

Rapat Forkompinda tertutup. Hadir pimpinan Forkompinda NTT di antaranya Kajati NTT, Mangihut Sinaga, Kapolda NTT, Untung Yoga Ana, Danrem 161/Wira Sakti Kupang, Achmad Yuliarto, Danlantamal, Danlanud.

Sumber: Pos Kupang
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas