TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Mengantisipasi kerusuhan yang terjadi saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis besok, (21/8/2014), Polda Jatim mengerahkan 14.000 pasukan untuk menjaga keamanan di Jawa Timur.

Status keamanan sendiri dinyatakan Siaga I. Artinya, situasi keamanan sedang genting. Karena itulah, ada 14.000 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan.

Pasukan yang dikerahkan  itu merupakan gabungan dari Polda Jatim dan Polres jajaran. Selain itu, juga ada sebelas SSK (satuan setingkat kompi)  Brimob dan enam SSK dari Sabhara yang ikut diterjunkan.

Para personel kemanan ini disebar di sejumlah wilayah, terutama, Madura, Tapal Kuda, dan sepuluh zona sesuai pemetaan kerawanan yang dibuat Polda Jatim pada pelaksanaan pemilu lalu.

"Penyebaran pasukan bukan karena adanya kerawanan di daerah tersebut. Tapi untuk mendekatkan pasukan ke seluruh wilayah Jatim. Supaya, sewaktu-waktu dibutuhan pasukan di daerah mana pun di Jatim, bisa dikirim dalam waktu yang cepat," kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono, Selasa (19/8/2014).

Untuk wilayah Surabaya, Polda Jatim menempatkan personel khusus di lima titik. Yakni di Bundaran Waru, Kebun Binatang Surabaya, Tugu Pahlawan, Grahadi, dan di Taman Bungkul.

Selain personel brimob, di titik-titik itu juga dikerahkan peralatan khusus, seperti water canon dan sebagainya.

Kendati demikian, Kapolda tetap mempersilahkan kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya.

Demonstrasi atau sebagainya, disilahkan. Yang penting, dipesan supaya tidak menutup akses jalan. Karena jalan merupakan fasilitas umum.

"Dan petugas bakal melakukan pengamanan," sambungnya.

Selain pengamanan di Jawa Timur, Polda Jatim juga ikut berupaya membantu pengamanan di Jakarta saat pembacaan keputusan MK.

Yakni dengan mengirim personelnya ke Jakarta untuk mem-back up pengamanan di sana.

Ada dua SSK brimob Polda Jatim yang dikirim ke Jakarta. Pasukan tersebut diberangkatkan langsung oleh Kapolda Jatim bersama sejumlah pejabat utama Polda Jatim di Stasiun Pasar Turi.

Sebanyak 210 personel itu merupakan pasukan anti huru-hara. Mereka bakal membantu pengamanan di Ibu Kota saat pembacaan keputusan MK.

"Mereka (personel yang dikirim), akan ditempatkan di Monas,” terang Unggung usai pemberangkatan pasukan.

Pasukan itu diberangkatkan menggunakan kereta api Gumarang. Mereka bakal bertugas di Jakarta selama enam hari. Kapolda berpesan kepada mereka, supaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat dengan perspektif humanis.