MCW Gelar Aksi Bersih-bersih korupsi di Depan DPRD Malang

l

TRIBUNNEWS.COM.MALANG- Puluhan warga dan aktivis ant ikorupsi yang tergabung dalam Malang Corruption Watch (MCW) menggelar aksi bersih-bersih "nyapu korupsi" di depan kantor DPRD Kota Malang, Minggu (24/8/2014) pagi. Aksi teatrikal itu dilakukan untuk mengingatkan anggota DPRD baru agar tidak melakukan korupsi.

Aksi teatrikal warga tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD Kota Malang yang berlangsung pukul 09.30 WIB di gedung DPRD. Prosesi pelantikan dikawal ketat anggota Polresta Malang.

"Teatrikal ini menggambarkan bahwa anggota Dewan terpilih jangan hanya duduk santai memperbudak rakyat sambil mengorupsi uang negara. Anggota Dewan yang baru diharapkan kinerjanya jangan sama dengan anggota Dewan yang lama," kata anggota Divisi Monitoring Korupsi Politik MCW, Rahma Nabila, kepada Kompas.com.

Nabila mengatakan, berdasarkan riset MCW, kinerja DPRD periode 2009-2014 dianggap mandul atas beberapa indikator. Mereka menilai masih banyak kasus korupsi di Kota Malang, antara lain dalam megaproyek pembangunan jembatan Kedungkandang senilai Rp 79 miliar dan pembangunan drainase jalan Bondowoso-Kalimetro senilai Rp 40 miliar.

MCW juga memberi nilai merah atas rapor DPRD dalam hal fungsi penganggaran. Ia menilai pelaksanaan penganggaran itu tidak transparan. "Kinerja minus itu tidak sebanding dengan gaji anggota dewan dari APBD senilai Rp 27 juta perbulan (termasuk gaji pokok dan tunjangan). Angka itu cukup besar," katanya.

Nabila berharap aksi teatrikal itu dapat menggugah pada anggota Dewan terpilih untuk memahami apa yang harus dikerjakan sebagai wakil rakyat. Ia mengimbau masyarakat untuk ikut serta memantau kinerja anggota DPRD agar bersih dari korupsi.
Jumlah anggota DPRD yang mengikuti proses pelantikan hari ini sebanyak 45 orang. Sebanyak 19 orang di antaranya merupakan anggota lama dan 26 orang lain merupakan wajah-wajah baru parlemen daerah.

PDI Perjuangan sebagai pemenang dalam pemilu legislatif di daerah itu mendapatkan 11 kursi. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 6 kursi, Golkar 5 kursi, Partai Demokrat 5 kursi, Partai Gerindra 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 3 kursi, Partai Amanat Nasional 4 kursi, Partai Hanura 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 3 kursi, dan 1 kursi untuk Partai Nasdem.