TRIBUNNEWS.COM.MAKASSAR - Janji Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kapolda Sulselbar) Inspektur Jenderal Polisi Burhanuddin Andi untuk memberantas geng motor dan kasus korupsi di wilayah kerjanya seolah hanya "isapan jempol" belaka.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abdul Azis yang dimintai komentarnya soal kinerja Burhanuddin Andi meyakini masyarakat tidak puas dengan kinerja dia dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum.

Bahkan, menurut Azis, Rabu (3/9/2014), diakhir masa jabatannya, Burhanuddin justru makin diperparah oleh perilaku anggota kepolisian dalam penanganan kasus seperti dugaan pemerasan dan hal pengamanan yakni pelaku penembakan warga sipil.

Senada dengan pandangan Azis, Direktur Pusat dan Kajian Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma pun memberikan "rapor merah" untuk Burhanuddin. Dia mengungkapkan, selama Burhanuddin Andi menjabat Kapolda Sulselbar kondisi keamanan makin parah.

Dia mencontohkan, keberutalan geng motor makin menjadi-jadi, aksi premanisme makin merajalela dan perang kelompok disejumlah daerah di Makassar hampir tiap hari terjadi. "Keamanan makin parah lah. Belum lagi kasus korupsi ada yang diselesaikannya. Termasuk kasus-kasus yang mandek juga tidak ada yang diselesaikannya. Bahkan, anggota polisi belakangan main tembak saja dan dua warga jadi korban. Itu pun kasusnya tidak terungkap hingga sekarang," tutur Farid.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengatakan, kinerja Irjen Polisi Burhanuddin Andi selama 1 tahun 2 bulan terbilang berhasil.

Buktinya, pengamanan Pemilu berjalan lancar dan aman. "Hari ini, serah terima jabatan di Mabes Polri. Kalau Pak Burhanuddin menjabat sebagai Kapolda Sulselbar, 1 tahun 2 bulan. Kalau kinerjanya bagus, karena berhasil mengamankan Pileg dan Pilpres. Mengenai kasus-kasus korupsi, ya terbilang banyak lah yang kita tangani. Cuma ada kendala-kendala seperti berkas ditolak oleh Kejaksaan dan ada pula kasus terkendala pada hasil audit BPKP," kilah Endi.