TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Seorang ibu memberikan map kepada petugas di bagian gudang lantai dua. Terlihat, di balik map yang disodorkan itu, terselip sejumlah uang.

Kejadian ini terlihat dengan jelas saat tim Ombudsman RI Perwakilan Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Samsat Jalan Kapten Tantular, Renon, Denpasar, Selasa (2/9).

Mengetahui kejadian tersebut, Kepala Ombudsman Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menanyakan langsung kepada oknum petugas di bagian gudang itu.

"Anda tadi juga dengar sendiri kan. Saat saya tanya, petugas itu mengaku sendiri kalau dia nyambi," kata Umar kepada wartawan di sela-sela sidak kemarin.

Petugas yang dimaksud adalah petugas resmi Samsat di bagian arsip. Kendati di bagian arsip, oknum petugas itu juga menerima pengurusan pembuatan plat nomor pilihan (plat nomor cantik) kendaraan, pengurusan STNK dan BPKB.

"Padahal, segala macam bentuk transaksi terkait pelayanan Samsat itu harus dilakukan di loket," imbuh Umar, yang didampingi sejumlah staf Ombudsman.

Dalam sidak yang berlangsung sekitar satu jam itu, Ombudsman mendatangi gudang di lantai dua Kantor Samsat.

Sebab, setiap bertanya kepada petugas di kantor Samsat mengenai pengurusan plat nomor pilihan (biasa disebut plat nomor cantik), mereka memberitahu untuk naik ke lantai dua, tepatnya di bagian gudang.

"Ini saya pikir aneh. Seharusnya bagian gudang arsip tidak melayani pembuatan atau pemesanan, dan transaksi, tapi di sini malah melayani," papar Umar.

"Ini saya pikir tindakan kurang etis apalagi dilakukan oleh petugas dalam sendiri. Seharusnya petugas memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mengarahkan transaksi ke loket yang semestinya. Bukan ikut menguruskan yang tidak menjadi urusannya, dan diberi imbalan. Seharusnya petugas non loket (gudang) tidak mempunyai kewenangan apapun,” kata Umar.

"Kalau dia turut mengurus, maka kita anggap menyimpang dari pelayanan publik."

Oknum yang ditemui Ombudsman di lantai dua ini tidak bisa menjelaskan mengenai besaran biaya untuk pemesanan nomor cantik plat kendaraan bermotor.

 "Maaf langsung ke pak Dir (Direktur) saja pak," kata petugas ini.

Dalam sidak ini, Ombudsman menemukan sejumlah kejanggalan pelayanan kepada masyarakat. Kejanggalan itu seperti tidak berfungsinya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) alur layanan.

"Misalnya banyak transaksi yang dilakukan tidak di loket resmi. Kemudian antara petugas dan pemohon yang dilayani sudah tidak boleh saling ketemu kalau soal transaksi, tapi di sini terang-terangan bertemu," papar Umar.

Hal ini berbeda dengan kantor layanan publik lainnya di Bali, yang sudah banyak menerapkan mekanisme tanpa tatap muka untuk transaksi pembayaran, misalnya via transfer bank.

Ombudsman juga menemukan prosedur yang seharusnya dilakukan namun tidak berjalan dengan maksimal. Umar mencontohkan soal tarif atau biaya pembuatan plat nomor pilihan (nomor cantik) yang tak terungkap dengan jelas.

“Ini seharusnya diumumkan dengan jelas agar lebih transparan,” kata Umar.

Begitu pula dengan alur pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang sudah tertera di papan pengumuman, ternyata tidak dijalankan dalam praktik. "Ada cukup banyak masalah prosedur pelayanan di sini," ucap Umar.

Kasubdit Min Regident Dit Lantas Polda Bali, AKBP Danang Benny mengaku belum tahu jika Ombudsman sidak di Kantor Samsat Denpasar kemarin. Namun setelah dicek, dia mengaku memang ada Ombudsman datang.

Danang menegaskan, jika ada anggotanya yang salah dan melanggar prosedur dalam pelayanan di Samsat, maka akan dilakukan tindakan yang tegas.

"Kalau ada anggota yang salah akan kita tindak nanti," kata Beny kepada Tribun Bali, Selasa (2/9) via ponselnya.

Danang kemarin sempat mengecek langsung ke petugas bagian penomoran di Samsat untuk mengetahui apakah pengurusan plat nomor juga dilakukan di lantai dua bagian arsip.

Kata Danang, ia dapat jawaban bahwa kegiatan di gudang arsip adalah untuk keperluan administrasi berkas-berkas anggota kepolisian sendiri. Terlebih tempat ini adalah tempat penyimpanan arsip.

Namun setelah Tribun Bali menyebut jika dalam waktu kurang dari setengah jam ada sekitar enam pemohon yang mengantre layanan di bagian arsip itu, Danang hanya menyebut akan mengeceknya kembali.

Danang mengklaim, tidak ada transaksi apapun di lantai dua Samsat Renon. Jika nanti diketahui ada pelanggaran oleh anggotanya di Samsat, Danang mengatakan akan melakukan tindakan  tegas.