Laporan Wartawan Tribun Medan/Liston Damanik

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Bupati Samosir Mangindar Simbolon mengaku heran melihat DPR RI getol mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD saja dan bukannya dipilih langsung oleh rakyat.

“Ini kan pembahasannya sudah lama. Sekitar dua tahun yang lalu. Dulu sewaktu diajak oleh Komisi II DPR RI, sewaktu masih dipimpin Pak Chairuman Harahap, membahas revisi UU Pemerintahan Daerah kesepakatannya Gubernur dan Wali Kota/Bupati sama-sama dipilih oleh rakyat.

Tapi, dua hari terakhir saya melihat kebanyakan anggota DPR mendukung Pilkada melalui DPRD,” katanya saat dihubungi www.tribun-medan.com, Sabtu (6/9/2014).

Simbolon menduga, perubahan sikap para anggota DPR RI adalah kepentingan pragmatis dari Koalisi Merah Putih untuk mempersulit langkah pemerintahan Jokowi-JK nanti.

Menurut Bupati Samosir yang dua kali dipilih secara langsung ini, Pilkada langsung adalah perwujudan semangat demokrasi. Dengan kondisi anggota DPR/DPRD yang saat ini diragukan mewakili kepentingan rakyat banyak, maka Pilkada langsung adalah jalan terbaik.

“Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka dia akan takut kepada DPRD. Rakyat akan ditinggalkan,” katanya.

Simbolon khawatir wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD akan tercapai karena saat ini DPR dihuni oleh kader-kader partai dari Koalisi Merah Putih.

“Tapi kalau pun nanti pemilihan kepala daerah oleh DPRD dimasukkan ke dalam undang-undang, kami (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Apkasi) mungkin akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Kepala daerah yang tergabung di Apkasi cenderung memilih Pilkada langsung,” kata Simbolon yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kerjasama Antar Daerah di Apkasi.