TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Pemprov Jatim minta warga korban lumpur segera membuka pemblokiran tanggul lumpur Lapindo yang ada di sejumlah titik.

Tujuannya agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bisa secepatnya membangun tanggul permanen.

Gubernur Jatim Soekarwo, mengatakan, dirinya minta aksi pemblokiran tanggul yang dilakukan warga korban lumpur di sejumlah titik segera diakhiri, karena Pemerintah berniat membangun tanggul permanen di tempat tersebut.

Keberadaan tanggul permanen dinilai sangat penting, agar luapan lumpur panas tidak melebar dan menggenangi desa-desa lainnya.

"Makanya kalau bisa blokirnya segera diangkat dan digotong bersama-sama," tegasnya, Kamis (11/9/2014).

Sebelumnya, pada Rabu (10/9/2014) pagi, lumpur panas meluber ke sejumlah rumah warga Desa Gempolsari, Kecamatan Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, dari tangggul titik 68 di sisi selatan Desa Gempolsari yang sudah jebol sejak 2011 lalu.

Aliran lumpur juga mulai masuk ke sungai Ketapang dan warna air sungai berubah menjadi keruh.

BPLS tak bisa menutup tanggul secara permanen, karena hingga hari ini warga korban lumpur yang protes terkait ganti rugi, masih memblokir jalan di titik tanggul 35 Desa Pajarakan Kecamatan Jabon, 41, titik 42 Desa Renokenongo, dan titik 41 Desa Besuki, Kecamatan Porong. Pemblokiran dilakukan dengan sejumlah alat berat.

Selain minta warga mengakhiri pemblokiran, Pakde Karwo juga minta agar warga korban lumpur yang meyampaikan protes terkait ganti rugi menggunakan cara santun dan menghindari penggunaan cara-cara kekerasan.

"Masalah ganti rugi nanti bisa dibicarakan. Bahkan kalau perlu, saya siap mengantarkan ke Jakarta," tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini.