TRIBUNNEWS.COM,BANGKALAN - Belasan massa Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Madura mendatangi Kantor DPRD Bangkalan, Selasa (16/9/2014).

Mereka menyuarakan penolakan Pilkada Tak Langsung.

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'Pilkada langsung melahirkan kepala daerah dari rakyat', Kami tidak perlu wakil untuk memilih kepala daerah, dan 'Pak SBY jagalah demokrasi yang telah anda bangun'.

Korlap aksi Muhlis Ali Wafa mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) yang tengah digodok oleh DPR Pusat sudah tidak sesuai dengan hati nurani dan hak rakyat dikebiri.

"Suara rakyat penentu untuk pemimpin kita. Demokrasi yang dibangun jangan dirusak oleh segelintir orang," tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan pilkada secara langsung saja sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif.

Apalagi pilkada dilakukan secara tidak langsung.

"Jika disahkan, maka semua dimensi demokrasi yang dibangun praktis akan hancur. Indonesia akan menjadi sarang para koruptor," tandasnya.