Tribunnews.com, Bengkulu - Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah mengingatkan agar Presiden terpilih Joko Widodo beserta wakilnya segera menyiapkan langkah-langkah penyelesaian konflik agraria yang banyak terjadi di Tanah Air.

"Pada prinsipnya kita mengusulkan agar ada Menteri Koordinator Lingkungan Hidup di bawahnya terdapat Urusan Hutan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nah, di bawah peran Menko Lingkungan Hidup inilah persoalan konflik agraria bisa diselesaikan agar tak tumpang-tindih," kata Benny, Rabu (17/9/2014).

Dia melanjutkan bahwa potensi konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Bengkulu layaknya "bom waktu" yang siap meledak setiap saat bila pemerintah pusat tidak mengambil langkah bijak dan tepat.

"Hampir di setiap kabupaten potensi itu ada dan parahnya lagi terjadi tumpang tindih antara kebijakan pemerintah lintas kementerian termasuk juga undang-undangnya," ungkap dia.

Persoalan konflik agraria semakin menjadi saat pemerintah daerah bingung mengambil langkah karena tumpang tindih aturan, imbasnya banyak petani yang ditangkap polisi karena perusahaan menuduh petani tersebut mencuri buah kelapa sawit misalnya untuk konflik dibidang perkebunan.

"Di Bengkulu sudah banyak petani bersengketa lahan dengan perkebunan ditahan dan dipenjara, saya pikir ini jangan sampai terjadi lagi," tutup Benny.