TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Arus penolakan rencana pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD terus mendapat kecaman.

Pimpinan Pemuda Muhamadiah Bali Subro Mulisy secara tegas mengatakan menolak jika Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Lembaga legislatif dianggap memiliki banyak masalah berkaitan dengan integritas moral.

"Pilkada berkaitan dengan aspirasi langsung masyarakat, wajib diberi ruang. Jangan sampai dibatasi apalagi disederhanakan dengan perwakilan ke lembaga legislatif," kata Mulisy pada Jumat (19/9/2014) malam di Denpasar.

Dengan proses pemilihan langsung akan diketahui pemimpin yang dibutuhkan masyarakat.

Sebaliknya pemimpin bisa membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat mengenai apa yang dibutuhkan.

"Jika dipilih DPRD sama dengan pilih kucing dalam karung," kata Mulisy.

Akan ada kontak langsung pemimpin dengan masyarakat. Kontrak politik langsung dilakukan publik dengan kepala daerah.

Jika dipilih DPRD kepala daerah akan mwngabdi pada lembaga dewan bukan pada rakyat.