Laporan Reporter Tribun Timur Mahyuddin

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Ketua PPI Sulsel, Aminuddin Syam menilai keputusan majelis hakim dalam peradilan Anas adalah keputusan politik orde reformasi yang menggunakan korupsi sebagai palu godamnya dan KPK sebagai palunya.

Penilaiannya itu berdasarkan, kesaksian 96 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karena dari 96 saksi hanya kesaksian keluar Nazaruddin saja yang memberatkan selainnya justru meringankan.

"Ini seperti kasus Anwar ibrahim di Malaysia. Karena bersebrangan dengan penguasa sehingga Anwar diadili," ucap Staf pertama PB HMI dari Indonesia Timur tersebut.

Ia menambahkan, empat tahun bersama Anas mengurus PB-HMI, ia tidak pernah melihat adanya gerak-gerik Anas untuk melakukan tindka korupsi.

Aminuddin bahkan mempertegas itu dengan kesaksiannya saat mengurus HMI di era reformasi. Kala itu anas disodori uang namun ditolak.

"Jaksa tidak mertimbangkan itu semua kesaksian. Jangan jadikan pengadilan sebagai alat. Saya yakin jika SBY turun dari jabatannya maka kebenaran akan terungkat," ucap Aminuddin.

Dosen Unhas tersebut menuturkan, meski keadilan sulit ditegakkan namun kebenaran terkait kasus Anas akan muncul suatu waktu.

Makanya dalam persidangan Anas berani bersumpah karena yakin tuhan melihat dan mengetahui segalanya. (Yud)