Laporan Wartawan Tribun Manado, Aldi Ponge

TRIBUNNEWS.COM, TUTUYAN - Beruntung masih ada anggota dewan yang menolak kendaraan dinas baru. Itu dilakukan pimpinan DPRD Bolaang Mongondow Timur setelah tahu Sekretariat Dewan menyediakan Rp 1,5 miliar untuk tiga kendaraan baru.

Ketua sementara DPRD Boltim Sam Sachrul Mamonto mengaku telah berkoodinasi dengan Sekretaris Daerah terkait anggaran untuk Sekwan mencapai Rp 10 miliar dengan rincian Rp 8,5 miliar operasional dan Rp 1,5 miliar pengadaan mobil dinas.

Anggaran tersebut sudah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ia  menolak pengadaan kendaraan dinas baru bagi tiga pimpinan dewan.

"Saya meminta untuk dikeluarkan anggaran (pengadaan) mobil dinas. Gubernur DKI dan Jateng saja pakai Innova. Ketua DPRD, naik motor juga bisa. Ini bukan pencitraan," kata Sachrul yang juga Ketua DPD PAN Boltim ini, Jumat (3/10/2014).

Selain mobil dinas baru, Sachrul juga mengusulkan agar Sekwan memangkas anggaran 15 kali perjalanan dinas menjadi lima. Setelah ia mendapat informasi dari Bupati Boltim. Menurutnya, lebih baik sebagai wakil rakyat turun langsung ke bawah.

"Saya pakai mobil mewah sementara masyarakat masih ada rumah pitate (anyaman bambu). Kami akan memperbaiki citra DPRD. Setinggi-tingginya jabatan, jabatan paling mulia adalah pengabdian pada masyarakat," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Boltim sementara Sehan Mokoapa Mokoagow setuju. Ia menilai pengadaan tiga mobil dinas pemborosan. Apalagi mobil Fortuner dan Innova milik pimpinan DPRD sebelumnya masih laik jalan meski sudah berusia lima tahun.

Mantan Kepala Keuangan dan Pendapatan Pemda Bolmong ini menyadari pemerintah sulit mencari uang untuk kepentingan masyarakat. "Biaya perjalanan dinas akan ditata, tak ada lagi berjalanan dinas berjamaah," kata Mokoapa.

Sekwan Boltim Husain Mamonto mengakui permintaan pimpinan dewan tersebut. Ia akan mengambalikan rencana anggaran tersebut ke Pemda Boltim agar dialokasikan ke program kemasyarakatan lainnya.

"Kalau tidak salah anggarannya dalam KUA PPAS sebesar Rp 10 miliar untuk setwan termasuk perjalanan dinas, gaji, operasional dan pembelian kendaraan dewan dan setwan. Jumlah ini akan berkurang sekitar Rp 2 miliar," terangnya.