Disorot, Dinasti Politik di Indramayu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Utama dari Indonesia Governance Index (IGI), Lenny Hidayat, menilai kabupaten Indramayu, Jawa Barat, jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Padahal, menurut Lenny, alokasi Pemprov Jabar untuk kesehatan dan pengentasan kemiskinan di tahun 2012 mencapai Rp 788 per kapita per bulan, dan Rp 4.227 per kapita per bulan.

Tentunya, bantuan provinsi tidaklah cukup untuk memperkecil kesenjangan semua kabupaten.

"Tetapi yang terjadi di Indramayu, salah satunya karena dinasti politik. Dimana bupati, DPRD dan sebagainya terdapat hubungan kekeluargaan," ujar Lenny saat ditemui di Grand Ballroom Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Lanjut Lenni, Pemerintah daerah di Indramayu sangat tertutup atau transparansinya rendah. Padahal, mereka penyuplai terbesar TKI. Sehingga daerah Gunung Kidul yang APBD hanya sekitar Rp 700 miliar. Selain itu APBD Indramayu cukup besar masuk lima terbesar dari 34 kabupaten namun belum bisa mensejahterakan rakyatnya.

"Ini adanya dinasti politik yang sudah bertahan sekitar 10 tahun," urai Lenny.

Menurutnya, IGI juga sudah mengecek secara statistik, jika tidak ada korelasi antara daerah Indramayu kaya dengan kesejahteraan rakyat. Karena meski APBD Indramayu banyak, tapi tidak bisa memberikan pemerataan untuk kesejahteraan rakyatnya.