TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Manajer Operasional Perusahaan Otobus (PO) Harapan Jaya, Bambang Agus Santoso menegaskan, pihaknya sebenarnya sudah menerapkan  sejumlah jurus agar para sopir tidak kebut-kebutan.

Mulai dari sistem pemberian upah. Perusahaan yang bermarkas di Tulungagung ini tidak menggunakan sistem setoran, seperti yang umumnya perusahaan bus.

Sebab sistem setoran ini, dianggap memicu sopir kebut-kebutan untuk mengejar limit setoran.

PO Harapan Jaya, memilih menggunakan sistem bagi hasil atau persentase. Sopir berhak menerima 10-12 persen dari pendapatan.

Dengan sistem ini, berapapun hasil yang diperoleh, mereka tetap bisa pulang membawa hasil.

“Saya menyesalkan pernyataan pihak-pihak, yang menyebut PO Harapan Jaya menggunakan sistem setoran. Dari dulu kami selalu menerapkan sistem persentase,” ungkapnya, Senin (20/10/2014), saat ditemui di rumahnya, di Kauman, Tulungagung.

Menurut Bambang, sejak awal pihaknya menilai sistem persentase itu lebih bisa menjaga perilaku sopir.

Mereka tidak harus ugal-ugalan. Dengan pendapatan minim sekalipun, awak bus tetap mendapatkan bagian.

Bambang mencontohkan, kadang bus rusak dan harus balik ke garasi. Awak bus hanya membawa sedikit uang, bahkan tidak cukup untuk mengganti solar.  

“Manajemen tetap akan menyisihkan uang untuk sopir, kernet dan kondektur. Kami menghargai, setidaknya mereka sudah berusaha,” terang Bambang.

Meski demikian, Bambang mengakui kadang perilaku sopir sulit dikendalikan.

Sebab karakter manusia, sering kali mengejar hasil lebih untuk mendapatan persentase hasil yang lebih besar.

Nah, untuk mengantisipasi  potensi ngebut ini, manajemen menerapkan sistem kontrol dengan melibatkan peran penumpang.

Manajemen memasang nomor telepon pengaduan di setiap bus. Penumpang bisa melaporkan perilaku awak bus yang dianggap berbahaya, atau mengganggu kenyamanan.

Misalnya sopir ngebut, sopir merokok di bus ber-AC dan lain-lain.

“Selama ini, pengaduan  lebih banyak terkait kenyamanan dan layanan,” tambahnya.

Manajemen menjamin semua kru yang diadukan diproses. “Yang bersangkutan akan diminta membuat surat pernyataan,  tidak akan mengulangi perbuatannya.  Jika pelanggarannya berat, akan diskorsing,” tuturnya. (day/aru/idl/ben)