Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Rektor UB : Kemacetan Harus Dinikmati

“Wali Kota Malang sangat bijaksana dengan keputusan ini, supaya tidak terjadi polemik terus dengan warga,” kata mantan Dekan Fakultas Teknik ini kepad

zoom-in Rektor UB : Kemacetan Harus Dinikmati
surya/samsul hadi
Warga Penanggungan memblokir Jembatan Seohat untuk memprotes jalur satu arah di lingkar UB, Senin (27/10/2014). 

TRIBUNNEWS.COM,MALANG - Wali Kota Malang, M Anton sudah mengembalikan jalur lingkar Universitas Brawijaya (UB) menjadi dua arah.

Lalu apa pendapat Rektor UB terkait putusan ini, sebab kampus ini juga menjadi yang terdampak.

Saat dikonfirmasi Surya, Selasa (28/10/2014) malam, Rektor Universitas Brawijaya (UB), Prof Dr Ir M Bisri MS menyatakan, mendukung langkah Pemerintah Kota Malang.
Ia setuju dengan keputusan yang mengembalikan arus lalu lintas di lingkar kampusnya menjadi dua arah.

“Wali Kota Malang sangat bijaksana dengan keputusan ini, supaya tidak terjadi polemik terus dengan warga,” kata mantan Dekan Fakultas Teknik ini kepada Surya.

Putusan ini, tegasnya, juga sesuai dengan slogan Abah Anton (Sapaan Wali Kota Malang) untuk selalu Peduli Wong Cilik.

Artinya, Abah Anton merespon positif dan mengakomodasi kemauan warga. Kendati begitu, ia meminta agar warga juga harus memahami kondisi ke depannya.

Misalnya saja kemacetan.

Berita Rekomendasi

“Jika nantinya terjadi kemacetan harus dinikmati. Jangan sampai menyalahkan pemerintah lagi,” katanya.

Ia menambahkan, Forum Lalu Lintas selanjutnya akan mengkaji untuk mengembangkan jaringan atau menambah luas badan jalan dengan berbagai teknologi.

“Apakah sistem transportasi massal dengan subway atau teknologi lain yang penting harus segera,” katanya.

Sekedar diketahui, Rektor UB dan beberapa pakar lalu lintas di UB juga terlibat dalam Forum Lalu Lintas di Malang.

Pemkot selalu meminta pendapatnya terkait persoalan lalu lintas atau perubahan kebijakan lalu lintas, termasuk saat putusan satu arah di Lingkar UB yang lalu.

Menurutnya, pemerintah kini harus memprogram implementasinya dari hasil kajian tersebut.

Ini penting dilakukan supaya jumlah kendaraan bisa sesuai dengan penambahan luas jalan.

Ia menambahkan, kajian Forum Lalu Lintas sebaiknya juga tidak hanya sisi engineringnya saja, tetapi harus mengkaji dari aspek Sosial Engineringnya. Dengan begitu, ahli sosial dan ekonomi juga dilibatkan dalam keputusan itu.

“Dengan keputusan ini maka penataan lalu lintas di UB segera kami lakukan. Karena penataan lalu lintas internal UB sangat dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Malang atau eksternal,” urainya.(Adrianus Adhi)

Sumber: Surya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas